Perda Bermasalah Jabar Belum Diurus

BANDUNG, KOMPAS.com -  Penanganan peraturan daerah (perda) di Jawa Barat yang menghambat dunia usaha belum ditangani secara serius. Para pengusaha sudah mengajukan perda-perda bermasalah itu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak setahun lalu namun pembenahan belum dilakukan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja di Bandung, Minggu (18/7/2010), mengatakan, perda-perda bermasalah yang diajukan untuk direvisi itu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kemendagri diminta segera menindaklanjuti perda-perda bermasalah.

"Saya lupa berapa jumlah perda bermasalah itu tapi belum ada perubahan signifikan. Perda bermasalah menghambat dan ujung-ujungnya memberatkan dunia usaha," katanya. Perda bermasalah yang dianggap paling membebani dunia usaha yakni mengenai berbagai pungutan.

Masalahnya, menurut Dedy, perda-perda yang baru pun terus dibikin dan sebagian diantaranya bermasalah. Perda-perda bermasalah di Jabar dirasakan semakin banyak bermunculan sejak otonomi daerah (otda) diberlakukan pada tahun 2004.