Produktivitas UMKM Belum Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Produktivitas UMKM per unit usaha dan per tenaga kerja selama 2002-2008 dinilai belum menunjukkan perkembangan yang berarti. "Dari sisi produktivitas, atas dasar harga konstan tahun 2000, produktivitas UMKM per unit usaha selama periode 2002-2008 tidak menunjukkan perkembangan yang berarti," kata Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, di Jakarta, Senin (19/7/2010).      Ia menambahkan, secara merata, produktivitas usaha mikro dan kecil sebesar Rp 14,87 juta per unit usaha pertahun dan usaha menengah sebesar Rp 2,87 miliar.      Sementara itu, produktivitas per unit usaha besar telah mencapai Rp 113,00 miliar.  "Demikian pula dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil serta usaha menengah juga belum menunjukkan perkembangan yang berarti," katanya.      Angkanya masing-masing berkisar Rp 8,97 juta untuk usaha mikro dan kecil, serta Rp 68,39 juta untuk usaha menengah.      Sedangkan produktivitas per tenaga kerja usaha besar telah mencapai Rp 240,25 juta.      Menurut Menteri, kinerja seperti itu berkaitan erat dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang bergerak di UMKM, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, pengawasan teknologi dan pemasaran. "Di samping itu, juga erat kaitannya dengan rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM," katanya.      Ia berpendapat, peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan, dan antardaerah, termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional.      Di sisi lain, UMKM juga memiliki keterbatasan kemampuan untuk akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar.      "Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan kredit investasi masih sangat terbatas. Bagi UMKM, keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar," katanya.      Pihaknya menyadari bahwa disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang berisiko tinggi.      Tercatat setiap tahun, untuk skala jumlah pinjaman dari perbankan sampai dengan maksimal Rp5 0 juta, terserap hanya sekitar 24 persen ke sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif. "Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM," katanya.      Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah.      Itu masih ditambah dengan masih rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.      Oleh karena itu, pihaknya berupaya meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Tanah Air. "Sebab siapapun yang mampu bersaing, tanpa kecuali bagi UMKM, dialah yang akan memenangkan persaingan itu," katanya.      Peningkatan daya saing itu dilakukan baik dalam hal pemberian pelatihan dan keterampilan kerja, standar kompetensi kewirausahaan, hingga penguatan permodalan.