Pendanaan Donggi-Senoro Harus Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesulitan menentukan pembagian produksi gas Donggi-Senoro dengan berpihak kepada kebutuhan dalam negeri terletak pada skema pendanaannya. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengubah skema pendanaannya. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate di Hotel Four Seasons, Rabu (21/7/2010).

"Katanya pemerintah ingin 100 persen untuk dalam negeri. Itu sulit, selama skema pendanaan mereka masih menggunakan skema pendanaan asing," ungkapnya.

Persoalan keuangan dan pendanaan merupakan persoalan serius dalam investasi migas. Oleh karena itu, Satya menyatakan harus ada keputusan politik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memudahkan aturan.

Sebelumnya, lanjut Satya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berpikir untuk menjadikan skema pendanaan Donggi-Senoro 100 persen domestik. Namun, hingga kini belum ada yang mampu membuatnya. "Padahal ini penting untuk membuat kita berdiri di atas kaki kita sendiri," kata politisi Golkar ini.