Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: 2011 Sudah Tak Ada Opini "Disclaimer"

Kompas.com - 27/07/2010, 19:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap bahwa pada 2011 sudah tidak ada kementerian/lembaga yang memperoleh opini disclaimer atau tidak ada pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kami berkeinginan 2011 sudah tidak ada disclaimer," kata Menkeu di sela-sela rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan di Jakarta, Selasa (27/7/2010).

Menkeu menyebutkan, audit BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terbagi menjadi empat kelompok, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), disclaimer, dan tidak wajar.

Menurut Menkeu, kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga menunjukkan peningkatan. Pada 2006, hanya terdapat tujuh kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP. Namun, pada 2009 kualitas meningkat menjadi 45 kementerian/lembaga.

Sementara kementerian/lembaga yang memperoleh opini disclaimer pada 2006 sebanyak 36 kementerian/lembaga, pada 2009 sudah turun hanya menjadi delapan kementerian/lembaga.

Menkeu menyebutkan, sejak 2004, pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). LKPP memuat empat komponen utama, yaitu laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

BPK tidak memberikan pendapat atas LKPP sejak 2004 hingga 2008. BPK baru memberikan opini wajar dengan pengecualian atas LKPP tahun 2009. "Selama lima tahun, BPK tidak memberikan pendapat atas LKPP. Baru atas LKPP tahun 2009 BPK memberikan opini WDP. Ini patut disambut gembira," kata Menkeu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com