Presiden Diminta Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera turun tangan untuk mempercepat penanganan kasus ledakan gas elpiji di berbagai tempat di Indonesia. Jumlah insiden ledakan elpiji terus bertambah merupakan bencana nasional yang membutuhkan langkah-langkah darurat dari pemerintah dan sejumlah pihak terkait.  

Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menarik 45,28 juta paket perdana konversi yang sudah didistribusikan ke masyarakat. Pasalnya, ternyata banyak tabung gas elpiji 3 kilogram dan aksesorisnya yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan usia pakai sangat singkat, hanya 1-2 tahun. Hal ini perlu dilakukan demi keselamatan para pengguna.  

Demikian benang merah diskusi bertema Konversi Energi yang diprakarsai Megawati Institute, Kamis (29/7/2010) di Gedung Megawati Institute, Jakarta. Pembicara diskusi itu, antara lain, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo; anggota Komisi VII DPR RI, Ismayatun dan Zulkieflimansyah; serta anggota Komisi XI DPR RI, Kamaruddin Sjam.  

Menurut Agus Pambagyo, selama ini pemerintah dinilai kurang responsif dalam mengatasi masalah ledakan gas elpiji 3 kilogram yang merupakan program konversi minyak tanah ke elpiji. "Pembahasan lintas sektor di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang terintegrasi. Ini soal nyawa, tidak bisa dibuat main-main. Itu bisa dituntut secara class action," ujarnya.   

"Seharusnya masalah ini dianggap sebagai situasi darurat yang butuh langkah cepat seperti saat tsunami. Sebagai orang nomor satu di negeri ini, Presiden RI bisa menunjuk langsung orang yang bertanggung jawab menangani masalah ini. Nantinya tim terkait melapor ke Presiden," kata dia. Tanpa ada kepemimpinan yang berani, semua pihak terkait cenderung saling melempar tanggung jawab.