Pemerintah Harus Tarik 9 Juta Tabung Gas

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpendapat, kasus ledakan dan kebocoran tabung elpiji 3 kg yang terjadi secara beruntun membuktikan bahwa program konversi minyak tanah ke elpiji masih menimbulkan persoalan.

Sejak pertama kali diluncurkan hingga saat ini, telah beredar sekitar 45 juta tabung. Untuk mengurangi peristiwa yang menelan korban jiwa itu, DPR meminta pemerintah segera melakukan penarikan 9 juta tabung yang tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Dewan menyambut baik dan meminta pemerintah untuk segera menarik 9 juta tabung elpiji 3 kg yang tidak menggunakan SNI. Tetapi, peningkatan koordinasi di bawah Menko Kesra sebagai Ketua Tim Koordinator juga harus dimantapkan agar kasus-kasus yang terjadi dapat diminimalisir," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam Pidato Penutupan Masa Sidang IV, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/7/2010).

Pemerintah juga diharapkan melakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan agar masyarakat pengguna elpiji dapat menggunakannya secara aman. DPR juga menyatakan akan terus melakukan pantauan terhadap masalah ini melalui Panja Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dibentuk Komisi VII DPR. "Kepolisian RI juga kami minta menindak tegas pelaku, baik produsen maupun distributor yang melakukan tindakan illegal dan mengambil keuntungan secara ilegal," ujarnya.