Soal PLTN, PLN 'Wait and See'

JAKARTA, KOMPAS.com — PT PLN hanya wait and see dalam menyikapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) meskipun kelak perusahaan itu menjadi pihak yang akan menggunakan listrik yang akan dihasilkan PLTN.

"Kami wait and see saja," kata Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsuddin pada Forum Group Discussion: Prospek PLTN dalam Memenuhi Kebutuhan Listrik yang Terjangkau di Jakarta, Senin (2/8/2010).

Menurut dia, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2010-2019 dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2008-2027 tidak terdapat rencana pembangunan PLTN karena fuel mix akan didominasi oleh batu bara.

Dikatakan Murtaqi, pengembangan PLTN di suatu negara tidak selalu berdasar motif profit dan lebih pada keputusan nasional dalam diversifikasi energi dan ketahanan energi nasional sehingga PLTN menjadi pilihan sulit bagi PLN. "Biaya kapitalnya sangat tinggi tergantung pada besarnya daya, lama konstruksi, suku bunga, pilihan teknologi, jangka pembiayaan dan lain-lain serta biaya investasi yang tinggi di mana 1 unit 1.000 MWe antara 1.500-4.000 juta dollar AS, bahkan lebih," katanya.

Disebutkan Murtaqi, besarnya biaya kapital dapat mendekati atau melampaui credit limit keseluruhan suatu negara berkembang sehingga pemberi pinjaman akan ragu-ragu memusatkan risiko keuangan pada proyek semahal PLTN.

"Selain karena masa konstruksi PLTN sangat panjang antara 6-15 tahun, periode pengembalian investasi juga berjangka sangat panjang dan biaya bunga bisa mencapai 30-40 persen dari biaya fisik proyek sebagai bunga selama konstruksi," katanya.      "Kesulitan itu ditambah tak adanya dukungan kebijakan dan insentif pemerintah, belum lagi risiko keselamatan serta tingginya resistensi masyarakat dan dunia usaha yang belum melihat investasi di PLTN sebagai sesuatu yang menguntungkan," tambahnya.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), ujarnya, menekankan bahwa PLTN tidak bisa dikembangkan tanpa dukungan pemerintah dalam membuat kebijakan, ikut mempromosikan dan mendanai, serta menciptakan situasi kondusif.

Selain itu, PLTN juga harus mendapat dukungan dana dari industri di mana mereka tidak akan tertarik tanpa jaminan pemerintah dan pasar listrik yang tak mendukung.