Redenominasi Cuma Wacana

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia belum akan menerapkan redenominasi, atau penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah, dalam waktu dekat. Redenominasi membutuhkan komitmen nasional serta waktu dan persiapan yang cukup panjang. Hingga kini redenominasi baru pada tahap kajian.

Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (3/8/2010), menegaskan, kalaupun kajian tersebut sudah diselesaikan, masih panjang jalan untuk menggunakan hasil kajian itu menjadi kebijakan.

”Studi itu berlanjut, belum selesai, belum tahu berapa lama. Kalau sudah ada hasil definitif, nanti dilaporkan ke pemerintah, kemudian dibahas, ada wacana publik. Prosesnya panjang untuk membuat studi itu menjadi policy,” ujar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau semua pihak untuk menjaga ketenangan dan kestabilan situasi ekonomi dan moneter.

Menurut Wapres, redenominasi bukan berarti menandakan perekonomian memburuk. Redenominasi justru dilakukan pada saat perekonomian dalam kondisi yang baik.

Potensi inflasi saat ini, menurut Wapres, justru lebih menjadi perhatian pemerintah. Berkaitan dengan upaya menjaga tingkat inflasi tersebut, pemerintah kini mendorong kelancaran arus suplai bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Kenaikan harga menjelang bulan puasa dan Lebaran akan bersifat sementara dan terkendali.

Pernyataan senada disampaikan oleh Pjs Gubernur BI Darmin Nasution. Dijelaskan, saat ini BI masih melakukan riset mengenai redenominasi dan secara aktif akan berdiskusi dengan sejumlah pihak untuk mencari masukan. Hasil kajian yang dilakukan BI akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi komitmen nasional.

Darmin menambahkan, BI menilai, keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dikaji, sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang berhasil melakukannya.

Redenominasi biasanya dilakukan pada saat ekspektasi inflasi berada di kisaran rendah dan pergerakannya stabil, kondisi ekonomi yang stabil dan menuju ke arah yang lebih sehat, ada jaminan stabilitas harga, serta adanya kebutuhan dan kesiapan masyarakat.

Menanggapi keresahan dan pro-kontra mengenai redenominasi yang berkembang selama beberapa hari terakhir, Darmin menegaskan, redenominasi sama sekali tidak merugikan masyarakat.