Kamis, 24 Juli 2014

/ Bisnis & Keuangan

Ekonomi Indonesia Sebenarnya Mandek

Rabu, 4 Agustus 2010 | 22:24 WIB

Baca juga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi harus terus bergerak untuk Indonesia agar sanggup lepas landas sehingga kesejahteraan masyarakat bisa merata. Kemerataan itu sendiri baru bisa dicapai setelah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun.

"Tingkat 'koefisien gini' negara kita terus menerus berkisar di angka 0,3 setiap tahunnya. Ini memperlihatkan ekonomi Indonesia sebenarnya mandek," kata Mantan Menteri Perekonomian Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dalam Orasi Ilmiah "Garis-garis Besar Masalah Kependudukan Indonesia dan Kebijakan-kebijakan Penyelesaiannya" di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (4/8/2010). Koefieisn gini biasa dipakai untuk melihat perbandingan pendapatan dan pengeluaran antara kelompok kaya dan miskin.

Ia mengatakan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan AS. Masalah kependudukan yang paling membayangi adalah masalah pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur. Hal tersebut kemudian berimbas kepada ketidakmerataan pembagian pendapatan yang menjalar ke hal-hal lain. Salah satunya, ketidakmerataan pembagian aset (lahan dan bangunan rumah). "Pengontrak rumah yang hanya bulanan kini lebih banyak jumlahnya daripada orang yang menyewanya," kata Dorodjatun.

Kemerosotan kualitas lingkungan hidup juga menjadi masalah utama kependudukan Indonesia. Di tengah kepadatan warga perkotaan, sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan pengairan sulit didapat. Dorodjatun mengatakan, "Dulu saya bisa mendapatkan air sumur setelah menggali 3-4 meter. Kini, harus lebih dari 10 meter."

Menurutnya, kehidupan demokrasi di Indonesia bisa terancam akibat ketimpangan sosial dan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dorodjatun menilai sebaiknya pemerintah terlebih dahulu membangun infrastruktur di KTI tanpa memperhitungkan banyak tidaknya penduduk di sana.

Kebijakan pembangunan harus mengutamakan kebijakan yang lebih menonjolkan equitable growth atau biasa dikenal dengan kebijakan pemerataan. Apalagi, Indonesia akan diaudit oleh ratusan ribu LSM di tahun 2014 nanti sesuai kesepakatan usai Indonesia menerima Millenium Development Goals (MDGs).

Orasi ilmiah tersebut digelar untuk memperingati ulang tahun ke-7 Koalisi Kependudukan. Koalisi Kependudukan merupakan lembaga advokasi beranggotakan sejumlah yayasan dan kalangan swasta yang didukung oleh BKKBN. Perannya, menjadi mitra BKKBN dalam memajukan pembangunan kependudukan di Indonesia.


Editor : Tri Wahono