Kami Mau Gas yang Aman dan Hemat

Oleh Boni Dwi Pramudyanto

KOMPAS.com — Rahmawaty (43), warga Kelurahan Lorok Pakjo, Kota Palembang, Senin (23/8/2010) sore, sibuk membersihkan sisa minyak goreng yang melekat di kompor gasnya. Sesekali kompor itu dibolak-balik serta diamati pada bagian lubang tempat memasang pipa regulator pada tabung elpiji 3 kilogram.

”Kompor dan tabung gas 3 kilogram ini sudah dua bulan tidak saya gunakan karena khawatir bermasalah. Memang beberapa waktu lalu ada petugas datang mensosialisasikan keamanan penggunaan serta perawatan tabung, tapi terus terang, saya masih takut. Setelah sekian lama, baru hari ini saya berniat mencoba lagi,” katanya.

Selama dua bulan tidak menggunakan tabung elpiji 3 kilogram, Rahmawaty beralih menggunakan layanan gas alam yang dialirkan melalui pipa ke rumahnya. Kebetulan, Lorok Pakjo dan Siring Agung merupakan dua kelurahan di Kota Palembang yang saat ini jadi sasaran penerima bantuan proyek gas alam untuk rumah tangga. Proyek yang lebih dikenal sebagai gas kota itu digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya diserahi tanggung jawab untuk mengelola proyek tersebut.

Menurut Yusransyah Ishak, Direktur Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, selama dua bulan terakhir terjadi kenaikan permintaan berlangganan. Tercatat sekitar 500 aplikasi permohonan diajukan warga.

”Untuk tahun ini, pemerintah sebenarnya membatasi penggunaan gas alam untuk 4.000 keluarga di dua kelurahan saja. Namun, akhirnya pemerintah mengakomodasi minat warga ini. Rencananya, kami akan menambah 130 jaringan baru,” kata Yusransyah.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Palembang, saat ini tercatat 145.970 keluarga di tujuh kecamatan sudah menikmati layanan gas alam. Mereka dilayani oleh PT Perusahaan Gas Negara.

Selain Palembang, wilayah lain yang juga tercatat memiliki infrastruktur gas kota adalah Medan, Cirebon, Jakarta, dan Surabaya. Infrastruktur gas itu sebagian besar dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara.

Pemerintah mulai mencanangkan program gas kota pada 2009. Targetnya, pada 2014 ada 80.000 rumah tangga yang bisa tersambung. Dari survei yang dilakukan Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Migas, ada 27 kota di seluruh Indonesia yang memungkinkan dibangun infrastruktur gas karena lokasinya dekat dengan sumber dan tata kotanya masih memungkinkan. Namun, pembangunan infrastruktur gas kota masih terbatas karena keterbatasan anggaran. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun gas di kota-kota yang sudah direncanakan itu mencapai Rp 2 triliun. Tahun ini pemerintah berencana membangun jaringan gas kota di Depok, Tarakan, dan Sidoarjo.

Hemat