Pembalakan Liar Masih Ancam Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kawasan hutan Papua dan Papua Barat yang masih lestari dan berisi kayu merbau bernilai tinggi di pasar internasional masih tetap menarik perhatian mafia pembalakan liar. Kementerian Kehutanan akan menempatkan patroli udara untuk membantu pemerintah daerah mengawasi hutan dan mencegah pembalakan liar.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori saat bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Constant Karma di Jayapura, Jumat (1/10). Turut hadir Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan R Iman Santoso, Direktur Jenderal Planologi Bambang Soepijanto, Direktur Konservasi Kawasan Sonny Partono, Kepala Pusat Informasi Kehutanan Masyhud, dan Kepala Dinas Kehutanan Papua Marthen Kayoi.

“Kami baru kembali dari China, kayu merbau yang merupakan khas Papua masih diperdagangkan di sana. Menteri Kehutanan sudah membuat kesepakatan dengan Pemerintah China untuk bersama-sama menghentikan perdagangan merbau ilegal dan kita akan memperkuat pengawasan di sini,” ujar Darori.

Kementerian Kehutanan menyewa helikopter sebanyak 1.000 jam untuk berpatroli di kawasan hutan di seluruh Indonesia. Papua akan mendapatkan prioritas karena tercatat sebagai salah satu pulau dengan kawasan hutan primer dalam kondisi baik, 24 juta hektar di antaranya masih berhutan dan 6,8 juta hektar tidak berhutan.

Dalam penerbangan dari Jayapura ke Timika, kami menyaksikan kelestarian hutan Bumi Cendrawasih dengan vegetasi yang masih rapat. Kayu merbau merupakan tanaman endemik pulau tersebut dan bernilai tinggi karena terkenal awet.

Harga kayu merbau domestik saat ini berkisar Rp 6,5 juta-Rp 7,5 juta per meter kubik bergantung kualitas kayu. Adapun di pasar internasional harganya jauh lebih mahal.

Dalam pertemuan yang mengawali kunjungan kerja pertama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ke Papua dan Papua Barat tersebut, Darori menyampaikan, Kementerian Kehutanan mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Papua menjadi provinsi konservasi. “Menhut selalu menjadikan Papua sebagai contoh dalam setiap kesempatan karena komitmen Gubernur Barnabas Suebu untuk mempertahankan 70 persen wilayah Papua sebagai kawasan hutan dalam penyusunan tata ruang,” imbuh Darori.

Menanggapi hal itu, Constant berharap pemerintah pusat terus memberikan perhatian dan dukungan program untuk mendorong masyarakat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Menurutnya, rakyat Papua masih mengandalkan hasil hutan langsung saat ini sehingga butuh proses pendampingan yang serius agar masyarakat lebih mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu seperti madu, air, ekowisata, dan tanaman obat.

Darori mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua bisa mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu seperti getah tanaman gaharu. “China membutuhkan 5.000 ton gaharu setiap tahun dan Indonesia baru memasok 200.000 ton saja. Ini peluang,” jelasnya.

Iman menambahkan, Kementerian Kehutanan terus mendorong pengembangan hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, dan hutan kemasyarakatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan rakyat mengakses hutan dan mendapatkan kesejahteraan dengan syarat ikut menjaga kelestarian hutan.