Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR, BPOM dan Indofood Bahas Indomie

Kompas.com - 14/10/2010, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk hari ini, Kamis (14/10/2010), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pertemuan ini ditujukan untuk meminta klarifikasi perihal penarikan Indomie di Taiwan. Di dalam pernyataan awalnya, Kepala BPOM RI Kustantinah, kembali menegaskan produk Indomie di Indonesia tetap aman dikonsumsi.

Pasalnya, kadar bahan pengawet methyl p-hydroxtbenzoate yang terdapat dalam kecap Indomie masih berada di bawah batas maksimum. "Kecap yang disertakan dalam kemasan mi instan mengandung methyl p-hydroxtbenzoate yang tidak melebihi batas maksimum yang diijinkan.

"Dengan demikian, produk mi instan yang terdaftar di Indonesia memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi," ujar Kustantinah, Kamis (14/10/2010), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sementara itu, Kustantinah mengungkapkan dalam hasil pengujian lima tahun terakhir yang dilakukan terhadap mi instan menunjukkan bahwa mi, bumbu, dan minyak tidak mengandung pengawet methyl p-hydroxtbenzoate.

Indonesia, lanjut Kustantinah, menggunakan Standar Codex Alimentarius Commission (CAC) sebagai standar internasional serta melaksanakan kajian risiko. Di dalam aturan tersebut, methyl p-hydroxybenzoate, termasuk sebagai pengawet bahan tambahan Pangan (BTP) yang dikelompokkan sebagai pengawet.

"Batas maksimum penggunaan yang diijinkan dalam kecap adalah 1000 mg/kg. Namun demikian untuk lebih melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia, persyaratan batas maksimum penggunaan methyl p-hydroxtbenzoate dalam kecap adalag 250 mg/kg," ujarnya.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menkes No 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Sementara itu, Wakil Presiden PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang, menyatakan timnya tengah bertolak ke Taiwan untuk mengumpulkan fakta.

"Kami sudah kirim tim ke Taiwan untuk mengumpulkan fakta sebenarnya terkait produk Indomie di Taiwan," ujarnya di hadapan anggota dewan.

Franciscus juga menjelaskan, dalam era perdagangan bebas ini, Indomie tidak bisa menghindari perdagangan paralel. Bisa saja, produk Indomie di Taiwan tersebut bukan yang langsung berasal dari Indonesia, tapi bisa jadi yang berasal dari Hong Kong atau negara lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

    Whats New
    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

    Whats New
    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

    Whats New
    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

    Whats New
    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

    Whats New
    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

    Whats New
    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

    Whats New
    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Work Smart
    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

    Whats New
    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

    Whats New
    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

    Whats New
    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

    Whats New
    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

    Whats New
    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

    Whats New
    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com