Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Remunerasi Kementerian Ekonomi Dirapel

Kompas.com - 22/10/2010, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terwujudnya kebijakan remunerasi di Kementerian Koordinator Perekonomian tinggal selangkah lagi. Draf Perpres yang akan menaunginya sudah ditandatangani oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan tinggal ditandatangani oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Jika disetujui, remunerasi akan berlaku surut.

"Ini kan sudah diprogramkan lama. Ingat, ini mulai berlaku 2010 lho. Artinya, remunerasi akan dirapel," ungkap Sekretaris Menko Perekonomian Eddy Abdurrahman di kantor kementerian, Jumat (22/10/2010).

Dengan demikian, kebijakan remunerasi akan berlaku untuk seluruh karyawan kementerian yang dibagi dalam enam deputi di kementerian, yaitu deputi perekonomian makro, pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, energi, kehutanan, dan kerja sama internasional. Bahkan, lanjutnya, sudah ada tambahan anggaran remunerasi sebesar Rp 7 miliar untuk 325 karyawan kementerian. "Mudah-mudahan sebelum Presiden berangkat ke Shanghai sudah ditandatangani," katanya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sendiri mengatakan tidak akan ada penundaan implementasi remunerasi di lingkungan kementeriannya. Penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden juga ditegaskannya tak akan mengganggu program remunerasi, apalagi sampai menyebabkan pemotongan gaji pegawai.

"Remunerasi akan kita laksanakan sekarang, banggar sudah setuju dan anggaran sudah ada. Bisa dilaksanakan segera. Tidak ada alasan mengundur-undur karena kita tidak siap," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com