Hatta: Hentikan Polemik Krakatau Steel

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, sudah saatnya polemik dalam penetapan harga saham perdana atau IPO PT Krakatau Steel dihentikan. Menurutnya, semua pihak yang berkompeten sudah berbicara, baik pemerintah maupun tim pengawas independen. Syarat transparansi sudah dipenuhi sehingga Hatta berharap agar pemerintah diberikan kesempatan untuk memikirkan hal lain tanpa harus terforsir pada masalah IPO Krakatau Steel atau IPO KS terus-menerus.

"Kalau Tim Pengawas Independen sudah menyatakan ke sana (bahwa tidak ada rekayasa dalam penetapan harga saham perdana KS Rp 850 per lembar). Mereka (tim pengawas) dijamin independensinya, maka kita harus percaya. Sebab mau percaya pada siapa lagi? Pemerintah sudah menjelaskan. Tim independen sudah menjelaskan. Ya kita harus percaya," ujar Hatta di Jakarta, Kamis (10/11/2010).

Menurut Hatta, transparansi adalah sebuah keharusan pada saat proses IPO sedang dilakukan sebelum saham tersebut masuk ke pasar sekunder. Transparansi tersebut perlu dilakukan karena masyarakat berhak tahu tentang semua hal, kecuali rahasia negara.

"Transparansi is a much. Itu jangan ditanyakan terus. (Memang) masyarakat berhak mengetahuinya, apa yang terjadi sebenarnya. Selain yang dirahasiakan bagi negara, semuanya dijamin. Tetapi sudahlah, Bapepam kan sudah menjadi pengawas, ada aturannya. Jadi, kita jangan berspekulasi, jangan membuat asumsi. Pokoknya kita yakinkan saja apa yang dijelaskan oleh tim independen. Jadi sekarang kita bisa memikirkan yang lain lagi. Kalau tidak, kita akan bolak-balik ke hal yang sama. Tidak maju-maju," ujarnya.

Mengenai pergerakan harga saham perdana KS yang terus meningkat di pasar sekunder, Hatta menegaskan, itu hal yang wajar karena memang sudah dikontrol oleh mekanisme pasar. Dorongan penawaran dan permintaan secara otomatis telah membentuk harga saham KS.

"Kalau soal harga sahamnya hari ini 10, lalu besok jadi 10 plus delta X, itu kan sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar. Itu soal suplai dan demand. Namun, proses untuk menuju ke sananya harus transparan juga. Itu harus dijelaskan supaya tidak ada fitnah di balik itu. Yang tidak kita inginkan adalah kalau ternyata ada 'goreng-menggoreng' yang menguntungkan salah satu pihak," ujar Hatta.