Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemdag Usulkan Pembebasan BM Impor Beras

Kompas.com - 30/11/2010, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan tengah mengusulkan penghapusan bea masuk impor beras kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu). Tujuan kebijakan ini tak lain untuk mengendalikan harga beras nasional yang kian melambung.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengungkapkan, saat ini, Kementerian Perdagangan tengah memproses penghapusan bea masuk impor beras. "Sekarang sedang diusulkan secara resmi (kepada Kemkeu). Prinsipnya ini telah disetujui oleh Depdag untuk dapat difasilitasi," tegas Mahendra Selasa (30/11/2010).

Ia menilai, harga beras saat ini memang tinggi sehingga perlu upaya untuk menetralisir harga beras. "Harga yang berlaku sekarang tidak pantas dan terlalu tinggi. Kita inginkan operasi pasar bulog betul-betul efektif menurunkan harga," ungkapnya.

Sebelumnya, Bulog memang telah meminta pembebasan bea masuk beras tersebut kepada Kementerian Perdagangan. Saat ini ini, impor beras yang dilakukan Bulog terkena biaya sebesar Rp 568 per kilogram (kg). Rinciannya, bea masuk Rp 450 per kg dan sisanya pajak penghasilan.

Jika disetujui, Bulog akan meminta pemerintah membebaskan bea masuk 600.000 ton beras impor mereka. Bagi sebagian beras impor yang telah masuk, Bulog akan meminta pengembalian pembayaran bea masuk (restitusi).

Aksi Bulog meminta penghapusan bea masuk beras memang beralasan. Maklum, harga beras di Thailand dan Vietnam sebagai negara asal impor terus naik. Di Thailand, misalnya, harga beras dengan rasio beras pecah 25 persen pada pekan lalu mencapai 480 dollar AS per ton, naik 3,9 persen dibanding Oktober yang sebesar 462 dollar AS per ton.

Di Indonesia, harga beras kualitas medium juga melejit menjadi Rp 7.500 per kg. Ini adalah harga tertinggi sejak Januari 2010. (Herlina KD/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com