Bebas Bea Impor Beras di Negeri Agraris

MEDAN, KOMPAS.com - Kebijakan Kementerian Perdagangan membebaskan sementara bea masuk impor beras untuk mendukung kegiatan operasi pasar oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik untuk menstabilkan harga, dinilai keliru karena akan berdampak buruk bagi kesejahteraan petani.

"Kami sangat tidak sependapat dengan kebijakan membebaskan bea masuk impor beras. Bila kebijakan ini benar-benar diterapkan, yang paling merasakan dampaknya adalah petani," ujar anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumatera Utara, Brilian Moktar di Medan, Rabu (1/12/12010).

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, pembebasan bea masuk (BM) impor beras bukanlah satu-satu jalan keluar yang harus diambil guna menstabilkan harga beras di dalam negeri agraris seperti Indonesia.

Menurut dia, kebijakan membebaskan bea masuk impor beras ada mekanisme dan aturannya, misalnya Indonesia mengalami gagal panen dan harus diambil kebijakan untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri.

"Saya malah menduga kebijakan ini pesanan dari pihak-pihak tertentu terutama para spekulan dan importir untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan petani," ujarnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam nota keuangan R-APBN 2011 di hadapan anggota DPR-RI mengatakan, 10 kemoditi permanen di Indonesia seperti halnya beras berada dalam posisi aman dan malah di beberapa wilayah mengalami surplus.

Sehubungan dengan itu, Brilian Moktar mempertanyakan sejauhmana kinerja Departemen Pertanian terkait berbagai program yang telah dilakukan, terutama dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, pembangunan irigasi, serta beberapa program lain yang telah menelan uang negara hingga triliunan rupiah.

Dengan adanya kebijakan membebaskan BM impor beras, menurut dia, mengindikasikan pemerintahan tidak mampu atau dapat dikatakan gagal meningkatkan kehidupan masyarakat di sektor pertanian.

Buktinya, kata dia, beberapa komoditi penting harus diimpor, padahal Indonesia adalah negara agraris yang mampu memberikan hasil maksimal bila dikelola secara baik dan benar.

"Sejauh ini saya belum melihat adanya peningkatan secara signifikan di sektor ini dan belum ada desain besar secara menyeluruh tentang arah pembangunan pertanian di Indonesia. Malah yang ada, melalui berbagai kebijakanya pemerintah telah menyengsarakan masyarakatnya sendiri," katanya.