Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Agus dan Hatta Ikut Rapat

Kompas.com - 09/12/2010, 22:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR RI memutuskan rapat pembahasan pembatasan BBM Bersubsidi 2010 akan dilakukan pada Senin pekan depan.

"Kami juga mengundang Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian untuk hadir dalam rapat pembahasan Senin nanti," kata Ketua Komisi VII Teuku Riefky Hasan seusai rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (9/12/2010).

Perlunya kedua menteri tersebut hadir dalam rapat lantaran Komisi VII menilai bahwa masalah BBM bersubsidi tidak hanya dilihat dari sektor ESDM semata.

"Kita butuh pemerintah dalam posisi yang lebih luas lagi. Misalnya, menyangkut industri kendaraan bermotor, transportasi alternatif, persoalan pajak, dan lainnya," tutur Rifky.

Menurutnya, DPR belum bisa mengemukakan sikap soal rencana pemerintah menyangkut pembatasan BBM tahun depan. Pasalnya, kata Riefky, pemerintah belum mengajukan secara resmi usulan tersebut.

"Kami kan baru dengar dari media saja, termasuk opsi soal pembatasan. Senin, mereka berikan presentasi mekanisme dan usulannya seperti apa. Nanti akan ada kritik dan saran dari kami. Kita lihat, apakah bisa disepakati nanti, atau mungkin butuh waktu perbaikan. Setelah itu baru bisa ditentukan kapan bisa diterapkan. Apakah bisa Januari atau tidak? Artinya, kita ingin konsep ataupun waktu pelaksanaannya realistis," beber Rifky.

Menanggapi apakah pembatasan tersebut realistis dilakukan pada awal Januari, Riefky juga belum bisa berkomentar. "Kita tahu realistis atau enggak dari programnya seperti apa. Semua bergantung pada kesiapan mereka. Misalnya, jumlah dispensernya. Jadi ini masih relatif," tandas Riefky. (Kontan/Astri Karina Bangun)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

    Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

    Whats New
    Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

    Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

    Whats New
    [POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

    [POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

    Whats New
    Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

    Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

    Whats New
    Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

    Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

    Whats New
    Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

    Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

    Whats New
    Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

    Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

    Whats New
    Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

    Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

    Whats New
    Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

    Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

    Whats New
    Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

    Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

    Whats New
    Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

    Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

    Whats New
    OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

    OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

    Whats New
    OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

    OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

    Whats New
    Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

    Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

    Whats New
    Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

    Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com