Pembatasan BBM Terkendala Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sudah menggembar-gemborkan rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan per 1 Januari mendatang. Namun, rencana ini tampak tak sadar diri. Pasalnya, pemerintah dinilai belum siap.

"Pemerintah, menurut saya, belum siap dalam penerapan, misalnya dalam infrastruktur," ungkap Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi di diskusi mingguan Polemik, Sabtu (11/12/2010).

Komaidi mengatakan, dari 600 SPBU yang terdata di DKI Jakarta, baru sekitar 400 SPBU yang dinilai siap menyalurkan pertamax saat ini. BPH Migas mencatat butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk bisa menyiapkan 200 SPBU yang lain untuk mampu menjual pertamax.

Sementara itu, lanjutnya, dari seluruh SPBU di Jawa dan Bali, baru 35 persen SPBU yang siap. Oleh karena itu, tampaknya, menurut Komaidi, rencana kebijakan ini seperti melakukan testing the water.

Pengamat ekonomi LIPI, Latif Adam, juga menegaskan bahwa pemerintah belum siap. Jika ditujukan untuk tujuan pro-growth, pun jelas tak cocok. Selain infrastruktur, pemerintah juga belum siap dalam antisipasi masa peralihan.

"Kalau kebijakan ini diberlakukan, pengguna kendaraan pribadi akan beralih ke transportasi umum. Jadi belum ada setting pengguna kendaraan pribadi ke umum. Selain itu juga, kalau tidak dipersiapkan, ada blackmarket untuk BBM bersubsidi ini," katanya.

Pemerintah juga harus memikirkan cara memenuhi permintaan pertamax yang tinggi dari masyarakat nantinya. Diperkirakan setidaknya ada kebutuhan sekitar 4 juta kiloliter setelah kebijakan diterapkan. "Mau dari mana?" tandasnya.