Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasionalisasi Inalum

Kompas.com - 13/12/2010, 06:37 WIB

Medan, Kompas - Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Indonesia agar mengakhiri kerja sama dengan Jepang atas pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Alasannya, nasionalisasi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia.

”Kami tidak ingin kerja sama itu diperpanjang. Indonesia harus mengambil alih semua operasionalisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum),” kata anggota DPRD Sumatera Utara, Fadly Nurzal, dalam diskusi tentang pentingnya nasionalisasi PT Inalum, di Medan, Sabtu (11/12).

Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait, Direktur Industri Material Dasar Logam Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur I Gusti Putu Suryawirawan, dan mantan Direktur Bisnis PT Inalum Hasrul Hasan.

PT Inalum mulai beroperasi tahun 1982. Kini, posisi saham Indonesia 41,12 persen dan Jepang memegang saham 58,88 persen. Kerja sama tersebut akan berakhir pada 2013.

Fadly menjelaskan, kesepakatan Indonesia-Jepang pada awal beroperasinya PT Inalum telah menjebak Indonesia. Sebab, ternyata warga di sekitar PT Inalum tidak sejahtera karena hasil dari perusahaan tersebut banyak dibawa keluar negeri.

Untuk itu, DPRD Sumut menyiapkan panitia khusus yang akan mengkaji pentingnya nasionalisasi PT Inalum agar bermanfaat untuk Sumatera Utara. ”Selanjutnya, pemerintah dapat mengubahnya menjadi perusahaan badan usaha milik negara,” ujar Fadly.

Suryawirawan menilai nasionalisasi PT Inalum bukan hal terpenting. Yang perlu ditekankan itu kemanfaatannya, seperti hidupnya industri hilir, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi pemicu untuk pemanfaatan sumber daya lokal. ”Kalau untuk pengembangan industri itu perlu nasionalisasi, maka nasionalisasi itu memang penting,” tuturnya.

Masih impor

Hasrul menggambarkan, Indonesia sangat potensial sebagai penyuplai aluminium dunia. Anehnya, saat ini industri di Indonesia masih impor bahan aluminium.

Padahal, cadangan bauksit (bijih aluminium) Indonesia mencapai 350 juta ton dan ditaksir mampu memenuhi kebutuhan aluminium di Asia Tenggara selama 50 tahun. ”Sayangnya, nilai tambah industri berbasis aluminium Indonesia dinikmati negara lain dan kita harus impor,” ujarnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com