Pengaturan BBM, Perhatikan Pertamina

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengatur konsumsi Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi mulai 1 Januari 2011 perlu diiringi dengan pematangan akan proyeksi nasib badan usaha milik negara (BUMN) utama yang bergerak di bidang perminyakan, yakni PT Pertamina. Rencana pembatasan konsumsi BBM Bersubsidi ini diharapkan tidak membuat Pertamina semakin tertekan karena harus bersaing secara mendadak dengan perusahaan minyak asing yang sudah masuk ke pasar Indonesia.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Bambang Wuryanto menegaskan hal tersebut di Jakarta, Senin (13/12/2010). Bambang berbicara dalam Rapat Kerja antara pemerintah dengan Komisi VII DPR RI, yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh.

Bambang menolak keinginan pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM mulai 1 Januari 2011, kecuali jika dua syaratnya dipenuhi. Pertama, pemerintah melakukan kajian yang mendalam terkait pembatasan BBM bersubsidi. Kedua, pemerintah memihak pada Pertamina.

Pertamina perlu diperhatikan karena BUMN ini setidaknya membutuhkan 4.000 outlet Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru untuk bersaing dengan perusahaan asing di sektor hilir. Setiap outlet dipastikan membutuhkan investasi Rp 2 miliar.

"Kalau disebutkan kesiapan dalam pemasaran BBM nonsubsidi, maka Petronas sudah sangat siap. Ini belum membicarakan kilangnya, sebab harus diperhitungkan produksi BBM-nya. Untuk mengejar itu, Pertamina belum siap. Dia baru siap pada tahun 2017. Dan ingat tentang pengamanan energi. Sekarang ada 77 negara di dunia yang berusaha mengamankan energinya. Indonesia malah mengarah ke tujuan yang berbeda," ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sudah siap mengatur konsumsi BBM mulai 1 Januari 2011. Ini sudah dikonfirmasi kepada Pertamina secara langsung, sebab cakupan wilayahnya terbatas hanya di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) terlebih dahulu.

"Intinya untuk Jabodetabek pemerintah sudah siap. Namun, untuk keseluruhan Indonesia yang memang belum (siap). Karena tahapannya kan hingga tahun 2013. Adapun untuk Pertamina, khusus di Jabodetabek ada surat dari pertamina yang menyatakan siap," ungkapnya.