Pemerintah RI Beri Jaminan Tiga Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga dari lima proyek infrastruktur kemitraan swasta dan pemerintah (public private partnership/PPP) yang diprioritaskan tahun 2011, dijadwalkan segera mendapatkan surat jaminan (letter of guaranttee) yang sangat luas dari pemerintah Indonesia melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Penjaminan itu berupa antara lain risiko terhadap perizinan bilaman proyek dibatalkan, resiko jika terjadi musibah bencana alam (force majeur), serta jaminan pelaksanaan konstruksi, operasional, jaminan pembebasan lahan serta jaminan pasokan bahan baku batu bara hingga jaminan pembelian listrik.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, saat ditanya pers, seusai rapat evaluasi PPP, yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/12/2010).

Menurut Agus, ketiga proyek infrastruktur tersebut adalah pembangkit listrik 2 x 1000 Megawatt senilai 3 miliar dollar AS di Pemalang, Jawa Tengah, proyek penyediaan air bersih di Umubulan, Jawa Timur senilai 250 juta dollar AS, serta jalur kereta api Manggarai-Bandara Soekarno Hatta, Jakarta senilai Rp 10 triliun. Sedangkan, dua proyek lainnya yang tidak mendapat prioritas adalah pelabuhan kapal pesiar di Tanah Ampo, Karang Asem, Bali dan jalan tol Medan menuju Bandara Kualanamu.    

"Penjaminan itu antara lain risiko terhadap perizinan bilamana proyek dibatalkan, resiko jika terjadinya musibah bencana alam atau force majeur. Selain itu, juga ada jaminan seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memenuhi kewajiban kepada perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut," ujarnya.

Agus menegaskan, penjaminan yang akan diberikan cukup luas dibandingkan jaminan jaminan pada proyek pembangkit listrik 10.000 MW Tahap Pertama. "Akan tetapi, dengan lingkup yang baik dan betul-betul disesuaikan dengan risikonya," lanjutnya.

Menurut dia, surat jaminan yang sudah siap saat ini adalah untuk pembangkit listrik di Pemalang itu. "Jaminan itu meliputi jaminan perizinan, jaminan pelaksanaan konstruksi, operasional, jaminan pembebasan lahan. Juga jaminan pasokan bahan b aku batu bara hingga jaminan pembelian listrik, " paparnya.

Dikatakan Agus, dengan penjaminan itu, para investor tidak perlu mengkhawatirkan saat mengerjakan tiga proyek PPP tersebut.

Lebih jauh, Agus menyatakan, hingga saat ini ada tujuh calon investor (bidder) dari tiga negara yang berminat menggarap tiga proyek tersebut. " Rencananya, pada 13 Januari 2011 nanti, kami akan menyampaikan surat jaminan kepada para calon investor tersebut setelah tender dimulai," kata Agus lagi.