Ekonomi Tumbuh, tapi Kesejahteraan "Nol"

JAKARTA, KOMPAS.com — Boleh jadi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai lebih dari 6,5 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi ini tidak diikuti dengan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, tidak ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2010. Peneliti senior LIPI, Wijaya Adi, mengatakan bahwa kesimpulan ini dicapai dari beberapa indikator, seperti jumlah pengangguran dan tren penduduk miskin sepanjang tahun 2010.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tak berdampak apa-apa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mengacu pada angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2010. Jumlah pengangguran terbuka memang menurun dari tahun 2009, yaitu dari angka 9.259 orang menjadi 8.592 orang.

Namun, jumlah pengangguran yang digolongkan sebagai setengah pengangguran atau pekerja dengan jam kerja rata-rata 2-5 jam saja per hari justru meningkat signifikan, yaitu dari 31.363 orang ke angka 32.803 orang.

"Artinya, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi korelasinya enggak sejalan. Pertumbuhan ekonomi tidak terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat," katanya dalam keterangan pers di Gedung LIPI, Rabu (22/12/2010).

Menurutnya, orang kaya di Indonesia semakin banyak. Namun, jumlah orang miskin juga tak kunjung berkurang secara signifikan. Wijaya dan rekan-rekannya menduga, angka pengangguran ditekan dengan semacam bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Dengan demikian, batas bawah garis kemiskinan bisa terlampaui.

"Kalau batas bawah disebut miskin saja Rp 250.000, nah pemerintah memberi Rp 300.000 saja setiap bulannya untuk setiap mereka yang enggak bekerja. Tentu mereka enggak miskin lagi kan setelah itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Wijaya, tak ada jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun mendatang, Wijaya berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Justru, pemerintah harus kembali pada visi awal yang diamanatkan Preambule UUD 1945, yaitu negara bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya.