Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
INVESTASI

Pemerintah Harus Jaga Fokus

Kompas.com - 17/01/2011, 20:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang fokus mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Euforia pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari arus modal asing dan apresiasi rupiah semata harus segera dihentikan.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit di Jakarta, Minggu (16/1/2011). Pemerintah menargetkan perekonomian tahun 2011 tumbuh 6,4 persen.

Masyarakat saat ini membutuhkan lapangan kerja yang memerlukan investasi di sektor riil. Pemerintah harus menuntaskan pekerjaan rumah yang mendasar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yakni kepastian hukum dan infrastruktur yang paling dibutuhkan dunia usaha.

Kepastian hukum meliputi dikotomi perizinan pusat dan daerah, tata ruang, serta sinkronisasi regulasi pusat dan daerah. Adapun infrastruktur terkait dengan jaringan jalan, pelabuhan, dan ketersediaan sumber energi.

Sepanjang pemerintah belum fokus membenahi persoalan tersebut, dunia usaha terus kesulitan memanfaatkan momentum perekonomian yang ada. Indonesia pun seperti melewatkan peluang emas dari kenaikan permintaan domestik, harga komoditas, dan bonus demografi yang tengah berlangsung.

"Karena yang masuk hanya investasi portofolio. Kalaupun ada foreign direct investment ataupun domestik itu karena situasi di China, Vietnam, dan negara lain yang sudah tidak begitu kompetitif. Bukan karena perbaikan iklim investasi oleh pemerintah," ujar Anton.

Dia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi 6 persen sampai 7 persen membutuhkan pertumbuhan listrik sebesar 9 persen atau harus ada investasi baru energi listrik sebesar Rp 70 triliun setiap tahun. Namun, Anton tak melihat ada kemajuan signifikan dalam setahun terakhir.

Pada zaman Kabinet Indonesia Bersatu pertama, masalah listrik 10.000 megawatt juga ruwet, tetapi berkat Wakil Presiden M Jusuf Kalla proyek tersebut diputuskan berjalan juga akhirnya.

Infrastructure summit yang diharapkan membangun jalan tol sepanjang 1.500 kilometer dalam lima tahun sampai saat ini tidak jelas realisasinya. Demikian juga revitalisasi pelabuhan yang sangat dibutuhkan untuk menggenjot ekspor.

Sikap dan kebijakan pemerintah yang reaktif setiap ada persoalan terbukti tak menyelesaikan masalah. Anton memaparkan, sejak undang-undang kawasan ekonomi khusus terbit tahun 2009 pemerintah baru menelurkan dasar hukum pembentukan dewan kawasan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com