Pemerintah Harus Jaga Fokus

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang fokus mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Euforia pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari arus modal asing dan apresiasi rupiah semata harus segera dihentikan.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit di Jakarta, Minggu (16/1/2011). Pemerintah menargetkan perekonomian tahun 2011 tumbuh 6,4 persen.

Masyarakat saat ini membutuhkan lapangan kerja yang memerlukan investasi di sektor riil. Pemerintah harus menuntaskan pekerjaan rumah yang mendasar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yakni kepastian hukum dan infrastruktur yang paling dibutuhkan dunia usaha.

Kepastian hukum meliputi dikotomi perizinan pusat dan daerah, tata ruang, serta sinkronisasi regulasi pusat dan daerah. Adapun infrastruktur terkait dengan jaringan jalan, pelabuhan, dan ketersediaan sumber energi.

Sepanjang pemerintah belum fokus membenahi persoalan tersebut, dunia usaha terus kesulitan memanfaatkan momentum perekonomian yang ada. Indonesia pun seperti melewatkan peluang emas dari kenaikan permintaan domestik, harga komoditas, dan bonus demografi yang tengah berlangsung.

"Karena yang masuk hanya investasi portofolio. Kalaupun ada foreign direct investment ataupun domestik itu karena situasi di China, Vietnam, dan negara lain yang sudah tidak begitu kompetitif. Bukan karena perbaikan iklim investasi oleh pemerintah," ujar Anton.

Dia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi 6 persen sampai 7 persen membutuhkan pertumbuhan listrik sebesar 9 persen atau harus ada investasi baru energi listrik sebesar Rp 70 triliun setiap tahun. Namun, Anton tak melihat ada kemajuan signifikan dalam setahun terakhir.

Pada zaman Kabinet Indonesia Bersatu pertama, masalah listrik 10.000 megawatt juga ruwet, tetapi berkat Wakil Presiden M Jusuf Kalla proyek tersebut diputuskan berjalan juga akhirnya.

Infrastructure summit yang diharapkan membangun jalan tol sepanjang 1.500 kilometer dalam lima tahun sampai saat ini tidak jelas realisasinya. Demikian juga revitalisasi pelabuhan yang sangat dibutuhkan untuk menggenjot ekspor.

Sikap dan kebijakan pemerintah yang reaktif setiap ada persoalan terbukti tak menyelesaikan masalah. Anton memaparkan, sejak undang-undang kawasan ekonomi khusus terbit tahun 2009 pemerintah baru menelurkan dasar hukum pembentukan dewan kawasan.