Tak Etis, Menkeu Naikkan Gaji Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi II DPR Khaeruman Harahap menilai rencana Kementerian Keuangan menaikkan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak etis. Rencana kenaikan gaji ini digulirkan setelah Presiden menyatakan bahwa gajinya tak pernah naik selama tujuh tahun.

"Saya tidak setuju. Makan, baju, dan semuanya sudah disediakan. Belum tunjangan, dana operasional, dana taktis. Itu sudah berapa? Belum lagi operasional sudah dibiayai negara. Dana dan tunjangan kan untuk pribadinya beliau. Jadi, apalagi yang kau cari?" kata Khaeruman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Seperti diwartakan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa penyesuaian alias kenaikan gaji dan remunerasi Presiden pada tahun 2011 sangat dimungkinkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian gaji dan remunerasi kepada 8.000 pejabat negara dalam lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

"Sebetulnya kalau gaji Presiden tidak disesuaikan, nanti para pejabat di bawah Presiden akan sulit untuk melakukan penyesuaian (gaji)," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut Menkeu, penyesuaian gaji dan remunerasi tersebut juga dilakukan terhadap pemimpin lembaga negara, yaitu ketua pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, serta Ketua DPR dan Ketua MPR.

Menkeu menjelaskan, penyesuaian tersebut perlu, terutama terhadap para pejabat negara di daerah, seperti gubernur dan bupati beserta jajarannya, yang saat ini belum mendapatkan remunerasi memadai. "Karena, misalnya, ada ketua pengadilan yang gajinya rendah sekali di daerah. Kalau mau disesuaikan, tentu harus dimulai dengan mengkaji gaji Presiden," ujarnya.

Menkeu menyebutkan, pola penyesuaian yang dimaksud, terutama bagi para pejabat di daerah, adalah dengan mengkaji dan mempertimbangkan tunjangan berbasis prestasi serta standar hidup berbeda antara satu daerah dan daerah lain di Indonesia.

"Kalau misalnya tugas di Jakarta, berbeda dengan di Yogya atau Wamena karena standar kemahalan berbeda. Kita mesti jaga agar (penyesuaian) benar-benar efektif dan bisa disosialisasikan agar bisa memecahkan masalah produktivitas dan kualitas. Jadi, tidak ada penyimpangan dalam bekerja," ujarnya.

Menkeu menuturkan, rencana penyesuaian ini tidak akan membebani anggaran negara. Selain itu, untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik memang diperlukan penyusunan remunerasi yang baik serta klasifikasi. "Kita tidak ingin gaji tidak cukup menjadi alasan untuk mempunyai kinerja buruk atau melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Jadi, kita ingin membangun pemerintahan dengan para pejabat negara mendapatkan remunerasi yang baik," katanya.