Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15.000 Anggota DPRD Bisa Minta Naik Gaji

Kompas.com - 26/01/2011, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana kenaikan gaji 8.000 pejabat negara, dari presiden hingga kepala daerah, perlu ditinjau secara hati-hati. Kenaikan itu juga akan menyebabkan 15.000 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuntut kenaikan gaji karena basis gaji mereka adalah gaji kepala daerah.

Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Menurut Yuna, usul kenaikan gaji pejabat tinggi negara tersebut tergolong memalukan karena dilakukan pada saat tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih tinggi. Selain itu, kenaikan gaji pegawai negara tersebut juga akan membuat ruang fiskal semakin terbatas. Tanpa kenaikan gaji pejabat negara pun, belanja gaji pegawai setiap tahun sudah sekitar Rp 18 triliun.

"Risiko fiskal akibat berkurangnya celah fiskal tersebut akan ditanggung juga oleh daerah. Jika gaji kepala daerah naik, otomatis gaji 15.000 anggota DPRD pun akan ikut naik. Sebab, gaji anggota DPRD tersebut menggunakan gaji kepala daerah sebagai parameter gaji. Padahal, anggaran daerah pun defisit," ungkapnya.

Kondisi tersebut bertentangan dengan logika reformasi birokrasi. Yang seharusnya lebih efisien malah semakin mahal. "Usul kenaikan gaji pejabat negara itu juga melanggar konstitusi yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," katanya. 

Biaya hidup

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, salah satu pertimbangan dalam pengkajian gaji tersebut adalah biaya hidup di beberapa daerah yang berlainan. Biaya hidup di Pulau Jawa bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya hidup di Wamena, Papua. Hal itu akan dipertimbangkan agar dapat mendukung tugas pejabat negara agar lebih efektif.

"Kami pastikan, penyesuaian ini tidak akan membebani APBN. Yang paling gawat adalah gaji tidak cukup, kinerja buruk, dan melakukan tindakan tidak terpuji, tidak hanya di legislatif, tetapi juga di eksekutif. Dengan kondisi daerah itu, akan ada kategorisasi, misalnya gubernur, kelas 1, 2, dan kelas 3. Gubernur yang daerahnya luas akan mendapatkan tunjangan yang berbeda dengan gubernur di daerah kecil," kata Menkeu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com