Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Menkeu dengan DPR Panas

Kompas.com - 02/02/2011, 15:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menegaskan secara langsung pada seluruh anggota Komisi XI DPR RI agar tidak melemahkan upaya Kementerian Keuangan dalam memberantas penyelundupan.

Atas dasar itu, Menteri Keuangan menolak keinginan beberapa anggota Komisi XI DPR RI yang memaksakan pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 133 tahun 2010 yang menegaskan kembali kewenangan Komwas Perpajakan untuk mengawasi kinerja Ditjen Bea dan Cukai. "Jangan di-force (didorong) agar PMK 133 itu dicabutkan sekarang juga. Hanya dengan PMK ini, kami menindaklanjuti setiap informasi awal terkait penyelundupan. Kalau ini akan diberhentikan, saya tidak setuju. Karena ini penting untuk memberantasan penyelundupan," ujarnya dengan nada tinggi.

Pernyataan ini diungkapkan Menkeu saat sahut-sahutan dengan beberapa orang anggota Komisi XI DPR RI seperti Edison Betaubun dari Fraksi Partai Golkar dan Arif Budimanta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pada saat itulah, Menkeu sempat mengucapkan kalimat: "Belum tentu", ketika Arif berbicara mengenai kesamaan pemikiran antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah dalam pemberantasan penyelundupan. Lontaran kata-kata Menkeu itu justru menambah panas suasana rapat.

Pemimpin rapat yang ada saat itu, Harry Azhar Azis meredamnya dengan memutuskan, rapat dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011. Meski demikian, Menkeu sempat mengklarifikasi pernyataan singkatnya itu. "Soal belum tentu, sidang ini sudah dilihat, disaksikan, dan menyepakati agar rapat dilanjutkan Senin. Yang saya sayangkan adalah keinginan untuk membatalkan PMK itu langsung saja. Jangan buru-buru dicabut," tegasnya.

Sempat terungkap dalam rapat tersebut bahwa ada penyelundupan barang elektronik berupa telepon genggam di Tanjung Priok sebanyak dua kontainer. Penyelundupan ini digagalkan oleh aparat Ditjen Bea dan Cukai dan langsung diawasi Anwar Suprijadi, Ketua Komwas Perpajakan. Ini yang dipertanyakan karena ada 10 kontainer di Merak yang justru tidak diperhatikan oleh Anwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com