Menkeu: Pembatasan BBM di Seluruh Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menegaskan, pihaknya merasa nyaman dengan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tahap awal yang dilakukan langsung di seluruh pulau Jawa, bukan terbatas di Jabodetabek. Langkah itu diharapkan akan benar-benar menekan pembengkakan volume BBM bersubsidi.

" Kalau memang Pak Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa) menegaskan sudah ditunda (pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2011), itu karena hasil kajian pemerintah menunjukkan bahwa keefektipannya tidak dapat diyakini prima," ungkap Agus di Jakarta, Kamis (24/2/2011), seusai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Menurut Agus, Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memasukkan rencana pembatasan BBM bersubsidi itu dalam jadwal anggarannya, yakni menekan volume BBM bersubsidi tidak melebihi 38 juta kilo liter. Jika ternyata pembatasan BBM bersubsidi itu batal dilaksanakan pada 1 April 2011, bukan berarti rencana pembatasan itu dibatalkan sama sekali.

"Tetap akan ada pembatasan, namun hanya menunggu konsepnya lebih matang. Mungkin bukan se-Jabodetabek, tetapi langsung di seluruh pulau Jawa. Akan tetapi, memang seharusnya mulai ada pembatasan. Supaya sesuai dengan komitmen kami bahwa memang subsidi tetap akan diberikan kepada yang memang berhak untuk menerima subsidi," ujarnya.

Pembatasan BBM bersubsidi membutuhkan investasi Rp 84,5 miliar. Dana ini untuk membangun sarana dan fasilitas depot BBM non-subsidi. Rinciannya, pembangunan depot di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Rp 1,5 miliar. Untuk seluruh Jawa dan Bali, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 23,5 miliar. Adapun untuk kota-kota besar di Sumatera membutuhkan dana Rp 10 miliar.

Sementara itu, dana yang dibutuhkan untuk seluruh Sumatera sebesar Rp 21 miliar, kota-kota besar Kalimantan sebesar Rp 9 miliar, dan kota-kota besar Sulawesi sebesar Rp 4,5 miliar. Untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan yang dibutuhkan Rp 15 miliar.