Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Naik, PDI-P dan PKS Tak Sreg

Kompas.com - 08/03/2011, 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI-P dan PKS DPR RI tak sreg dengan wacana kenaikan harga BBM yang dilontarkan pemerintah dalam merespon kenaikan harga minyak dunia hingga 117 dollar AS per barrel. Menurut keduanya, opsi ini tak tepat karena justru akan mencekik masyarakat kalangan menegah ke bawah.

"Kenaikan harga kan itu opsi baru. Itu agenda baru. Ya mbok kalau pembatasan, pembatasan dulu karena dampak dari rencana pembatasan saja sangat konkrit. Kalau ingin menaikkan ya silahkan tapi jangan dimasukkan seolah semua mau diselesaikan. Ini kan menurut saya kurang fair. Lho kok memunculkan opsi lain," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Effendy Simbolon dari Fraksi PDI-P di ruang fraksi, Selasa (8/3/2011).

Menurut Effendy, pemerintah hanya terkesan melakukan politik zigzag dengan wacana baru ini padahal usulan pembatasan BBM bersubsidi pun belum tuntas. Namun demikian, fraksinya masih akan mendengar terlebih dulu paparan pemerintah terkait usulan ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan, wacana kenaikan harga BBM ini harus dikaji secara mendalam dan pemerintah harus memiliki kesiapan yan sungguh-sungguh. "Karena bila ada kesalahan dalam kebijakan maupun teknis implementasinya akan mengakibatkan gejolak sosial yang tak terkendali. Apalagi kalau kebijakan mendekati bulan Juni, rentan dengan inflasi, di mana ada beberapa rutinitas masyarakat pada saat itu, seperti musim panen, kenaikan kelas sehingga harga-harga bisa tak terkendali," katanya di ruangan Fraksi PKS.

Oleh karena itu, menurut Mustafa, pemerintah harus melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu untuk memastikan manajemen selanjutnya berjalan baik agar kebijakan itu nantinya tidak malah mempersulit masyarakat yang sejak awal justru ingin dilindungi.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Shohibul Iman mengatakan, sikap PKS masih akan ditentukan setelah mendengarkan paparan dari pemerintah siang ini dalam rapat kerja dengan komisi. Ada dua pertimbangan pokok yang ditekankan PKS dalam menghasilkan sikap.

"Pertama bahwa subsidi harus jatuh betul-betul kepada yang berhak. Kedua, bagi yang tak berhak, kita pertimbangkan agar mereka tak terbebani keharusan untuk membayar BBM yang terlalu besar. Misalnya sekarang kan harus bayar Rp 8.000. Kita usulkan ada BBM nonsubsidi dengan harga Rp 6.000 misalnya. Persoalannya bukan jadi enggak jadi, tapi bagaimana dua hal tadi jadi pertimbangan. Kalau nanti tak ada opsi untuk keringanan, kita akan lihat potensi kemampuan kita untuk memberikan subsidi lebih besar lagi," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com