Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LNG Tambahan ke Jepang Belum Diputuskan

Kompas.com - 23/03/2011, 12:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memutuskan soal kemungkinan penambahan volume ekspor gas alam cair atau LNG ke Jepang. Keputusan mengenai hal itu masih menunggu hasil kajian tentang alokasi gas untuk domestik serta lapangan minyak dan gas bumi mana saja yang bisa dialihkan kelebihan produksinya ke negara yang dilanda gempa dan tsunami itu.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, usai menghadiri acara Forum Carbon Capture and Storage, pada Rabu (23/3/2011), di Jakarta.

Darwin menambahkan, sampai saat ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi belum melaporkan tentang hasil pembahasan terkait kemungkinan penambahan volume ekspor gas alam cair atau LNG ke Jepang. "Bu Evita belum report ke saya, tapi saya dengar sudah bahas sampai tadi malam dengan jajarannya dan BP Migas," kata dia.

"Saya ingin menegaskan kembali, pada prinsipnya gas kita untuk domestik. Tentu saja kita menghormati kontrak-kontrak yang ada, kemudian kita menata infrastruktur untuk menyimpan gas. Kita tahu, produksi gas kita di atas target dari yang dialokasikan di dalam APBN, dan kelebihan-kelebih an ini ingin kita lihat," ujarnya.

Pihaknya menginginkan mendapat laporan dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Direktur Jenderal Migas tentang mana yang paling ekonomis. "Karena gas ini mudah menguap, jadi apa rekomendasinya. Kita akan lihat apakah ada yang bisa digunakan untuk membantu Jepang. Kita mengetahui, Jepang adalah salah satu negara penting di dunia yang sudah lama menjalin hubungan sejarahnya ekonomi saling membantu dengan Indonesia," kata dia.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menambahkan, sejauh ini pemerintah belum membuat keputusan tetapi baru dalam tahap persiapan. "Saya belum bisa menyampaikan hasilnya karena memang belum final. Tujuan kita adalah, gas itu utama untuk domestik," ujarnya.

Namun, pihaknya menyadari bahwa tidak ada infrastruktur penampung LNG di Indonesia, sehingga Indonesia tidak mungkin menghentikan pengiriman LNG ke Jepang. " Jadi kita lihat dulu bagaimana domestik, bagaimana kondisi distribusi LNG saat ini, baru kita lihat seberapa yang bisa kita berikan ke Jepang dan dari mana, ini masih dalam pembicaraan," kata Evita.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

    Whats New
    Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

    Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

    Whats New
    Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

    Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

    Whats New
    Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

    Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

    Whats New
    Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

    Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

    Rilis
    IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

    IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

    Whats New
    Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

    Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

    Whats New
    Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

    Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

    Whats New
    Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

    Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

    Whats New
    Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

    Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

    Whats New
    Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

    Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

    Whats New
    4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

    4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

    Spend Smart
    Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

    Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

    Whats New
    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

    Whats New
    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com