Kamis, 27 November 2014

/ Bisnis & Keuangan

KREDIT MIKRO

Kecil Itu Indah dan Liat

Jumat, 1 April 2011 | 09:48 WIB

KOMPAS.com - Bagi Siti Aminah (52), setiap rupiah berjualan nasi uduk di depan rumahnya di gang sempit di kawasan Kemanggisan Ilir, Jakarta, berhasil membuat tiga anaknya sekolah tinggi, salah satunya lulus sarjana bidang agama.

Ia bergabung dengan Koperasi Warga Kesuma Tiara yang berdiri 1999. Ketika dia butuh modal lebih besar dari Rp 2 juta, jumlah maksimum yang dapat diberikan koperasi itu, pendiri dan pengurus koperasi Aety Rufina mengenalkan Aminah pada bank. ”Mulanya takut karena harus isi macam-macam formulir,” kata Aety yang rumahnya berhadapan dengan Aminah.

Aminah dua kali mendapat kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank BRI, masing-masing Rp 5 juta. Melalui Aety pula Aminah mendapat pinjaman Rp 1 juta dari Perum Pegadaian. Untuk mendapat KUR, selain rekomendasi dari Aety dan diketahui RT/RW, Aminah juga memberikan bukti surat nikah.

KUR yang pertama dia pakai untuk membiayai sekolah anak- anaknya dan membayar uang muka dua motor untuk dua anak lelakinya. Satu motor dipakai untuk mengojek, satu lagi untuk transportasi mengajar agama. KUR kedua dia pakai memperbaiki rumahnya. ”Yang dipakai usaha Rp 1 jutaan,” kata Aminah.

Sehari Aminah bisa menyisihkan Rp 50.000 untuk belanja dapur, Rp 10.000 untuk melunasi cicilan KUR yang per bulan besarnya Rp 310.000, Rp 5.000 untuk cicilan ke Pegadaian, dan Rp 20.000 untuk arisan. ”Sekarang Bu Aminah sudah berani simpan sendiri uangnya yang untuk bayar cicilan ke bank. Tadinya tiap hari dia titip ke saya,” papar Aety.

Liat

Dalam struktur ekonomi Indonesia, usaha kecil dan menengah (UKM) adalah tulang punggung. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut jumlah usaha mikro 52.7176.175 unit atau 98,88 persen dari total unit usaha pada 2009. Yang termasuk usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM adalah unit yang kekayaan bersihnya kurang dari Rp 50 juta atau hasil penjualan kurang dari Rp 300 juta per tahun.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ada 96,21 juta orang, sementara jumlah penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2010 ada 171 juta orang dan yang aktif bekerja (disebut angkatan kerja) berjumlah 116 juta orang. Artinya, mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor mikro.

Meski begitu, sumbangan ekonomi mereka baru 58,17 persen dari produk domestik bruto nasional. Ini disebabkan hasil kerja mereka umumnya masih terbatas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aminah, misalnya, tidak mampu mempekerjakan karyawan meskipun tiap hari tanpa libur bangun mulai pukul 03.00 dan tidur pukul 23.00 untuk menyiapkan dagangannya. Hasil usahanya pun baru sedikit lebih baik dari subsisten.

Melihat jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang terserap sangat besar yang terserap di dalamnya, sudah sepantasnya usaha mikro dipahami sebagai keliatan masyarakat yang tidak dimiliki usaha besar dengan kekayaan di atas Rp 10 miliar yang rentan gejolak ekonomi dunia dalam era globalisasi. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit mikro menjadi sangat bermanfaat bila ditujukan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha yang menuntut jiwa mandiri sehingga mereka dapat beranjak menjadi pengusaha kecil, bahkan menengah.

Indonesia memiliki beberapa lembaga yang bergerak di keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro (LKM) bergerak dalam skala benar-benar mikro, antara lain berupa credit union, lumbung pitih nagari di Sumatera Barat, koperasi, dan baitul maal wat tamwil. Selain LKM, juga ada bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

”Bagi bank umum, masuk ke kredit mikro menguntungkan karena banyak yang butuh modal. Para peminjam tersebut tidak berpikir soal bunga. Untuk mereka yang penting dana tersedia dan mudah diakses,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rohadi.

Potensi ekonomi mikro sangat besar. Menurut Budi Rohadi, dalam konferensi keuangan internasional belum lama ini, banyak yang menyatakan ingin masuk ke bisnis keuangan mikro Indonesia. Mengutip Bank Dunia, Budi Rohadi menyebut baru 50 persen orang Indonesia dewasa yang mengenal lembaga perkreditan.

Meski potensinya besar, menurut Dewan Pembina Yayasan Agribisnis dan Rektor Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Prof M Dawam Rahardjo, pemerintah tak menaruh perhatian pada LKM. Koperasi, misalnya, tidak pernah berkembang seperti cita-cita Bung Hatta, yaitu memberdayakan masyarakat miskin dan menguatkan ekonomi kerakyatan.

Dawam menyebut, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi mandiri dan terlepas dari ketergantungan, baik di bidang keuangan, teknologi maupun perdagangan. LKM adalah institusi yang seharusnya berperan menciptakan kemandirian di bidang keuangan.

Dia mencontohkan Koperasi Setya Bhakti Wanita di Surabaya yang berdiri Mei 1978, berawal dari emperan jalan dan kini memiliki gedung megah empat lantai. ”Tetapi, peran LKM seperti ini tak pernah diperhitungkan serius oleh pemerintah,” kata Dawam.

Dawam menepis citra koperasi sebagai lembaga keuangan yang sulit berkembang. Dia menyebut data organisasi gerakan koperasi sedunia, International Cooperative Alliance (ICA). Sebanyak 300 koperasi kelas dunia dalam Global 300 List ICA beromzet 600 juta-63 miliar dollar AS per tahun. Bahkan, di negara kapitalis penganut ekonomi liberal seperti Amerika Serikat, koperasi didorong tumbuh dan 63 koperasi di antaranya masuk daftar ICA, sementara Perancis menyumbang 55 koperasi. Tak satu pun koperasi Indonesia masuk kriteria kelas dunia.

Perubahan

Upaya pemerintah mengembangkan usaha mikro, menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Nina Tursinah, belum holistik. Pengusaha mikro masih kesulitan meminjam dana dari perbankan karena persyaratan surat izin usaha yang mewajibkan akta perusahaan, izin domisili, dan NPWP. Menurut Nina yang mengurusi UMKM, seharusnya persyaratan untuk usaha mikro cukup izin domisili. NPWP pun diperlakukan sesuai kapasitas usahanya.

Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo, berpendapat, pemerintah harus mengubah pendekatan kebijakan perekonomiannya. Pasalnya, sejak tahun 2000 investasi di sektor tradable, yaitu sektor riil seperti pertanian, manufaktur, dan industri pengolahan, terus turun dibanding sektor nontradable seperti jasa, telekomunikasi, dan konstruksi. Padahal, sektor tradable adalah penyerap tenaga kerja terbesar. Penyebabnya karena memproduksi barang membutuhkan perizinan, kredit kerja, infrastruktur dan transportasi, serta sistem logistik yang baik. ”Kita tidak kompetitif dalam semua syarat berusaha itu,” tandas Sadar.

Hal tersebut ikut memengaruhi pertumbuhan sektor UMKM karena mereka juga berhubungan dengan perizinan, bunga bank, hingga transportasi dan sistem logistik nasional. Di sisi lain, data statistik memberi harapan karena jumlah kredit mikro menurun, tetapi pada saat bersamaan kredit kecil meningkat dari tahun 2008 ke 2010.

Sayangnya, sebagian besar kredit tersebut berupa kredit konsumsi (64 persen), sementara kredit modal kerja yang produktif hanya 32 persen. Data ini pun menurut Sadar belum tentu akurat. Data BPS dan Bank Indonesia tidak bisa diperbandingkan karena menggunakan ukuran berbeda.

Meski demikian, sebagian besar usaha mikro bergerak dalam perdagangan yang kurang menyerap tenaga kerja. ”Kalau memproduksi, kalah bersaing dengan China dan India. Bunga pinjaman mereka 5 persen, sementara kita di atas 18 persen. Belum lagi lokasi bahan baku berjauhan sehingga mahal. Infrastruktur yang jelek juga bikin transportasi mahal,” kata Nina.

Kalau sudah begini, giliran pemerintah dan DPR melicinkan jalan bagi usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil dengan membuat kebijakan yang holistik dan terpadu. Bukan saling menyalahkan, apalagi hanya mengeluh karena pengusaha kecil tak pernah mengeluh. (Ninuk M Pambudy/ Maria Hartiningsih/ Suhartono)

 


Editor : Erlangga Djumena
Sumber: