DPR: Pembatasan BBM Harus Terukur

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR berharap, rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak yang akan diterapkan pemerintah benar-benar terukur dan tepat guna sehingga gejolak yang muncul di masyarakat bisa diminimalkan.

"Pada saatnya, pemerintah harus secara terbuka memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan menghindari gejolak sosial yang diakibatkannya," ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan IV DPR tahun sidang 2010-2011 di Jakarta, Senin (9/5/2011).

Pembatasan subsidi BBM ini, menurut Marzuki Alie, di satu pihak memang perlu dilakukan supaya angka subsidi tidak membengkak dan memberatkan APBN. Namun, di pihak lain, ia menambahkan, dalam menerapkan kebijakannya itu, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat.

Pemberlakuan pembatasan subsidi BBM belum tuntas dibahas oleh Komisi VII DPR. Komisi VII memberikan catatan kepada fraksi-fraksi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diminta untuk mempelajari hasil kajian tim dan selanjutnya dipresentasikan kembali ke Komisi VII dalam forum rapat kerja komisi itu pada masa persidangan kali ini.