Hatta: yang Bocor di Jalan Harus Ditertibkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa masih  enggan menjelaskan kebijakan pengaturan Bahan Bakar Minyak, yang sedianya akan dibahas akhir Mei ini.

"Sementara sekarang ini upaya-upaya pencegahan penyeludupan harus (dilaksanakan). Penyalahgunaan, yang dibilang orang itu 'bocor di jalan' itu harus ditertibkan," ucap Hatta kepada sejumlah wartawan, di Jakarta, Senin ( 23/5/2011 ).

Ia meminta para wartawan tidak berspekulasi macam-macam, apakah BBM akan naik atau bagaimana.

Terkait hal ini, ia hanya menyebutkan, memang sudah terjadi peralihan konsumsi BBM dari Pertamax ke Premium. Kondisi ini, lanjut dia, telah berlangsung sejak kuartal pertama tahun ini.

Seperti diberitakan, harga Pertamax kembali naik Rp 200 , sehingga harga bahan bakar yang beroktan 92 itu kini mencapai Rp 9.250 per liternya. Dengan kenaikan tesebut, selisih bahan bakar minyak Pertamax dan Premium pun kian besar dengan nominal mencapai Rp 4.750 per liter.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo hanya menyebutkan pemerintah akan terus melakukan pengawasan akan dampak dari perubahan harga minyak dunia. Hal ini akan dilakukan hingga revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal semester kedua tahun ini.

"Kita tidak merencanakan revisi dalam waktu dekat ini. Adapun kalau impact dari perubahan harga minyak itu terus kita monitor," ujar Agus, dalam pemaparan perkembangan ekonomi makro dan APBN 2011 , di Jakarta, Kamis ( 19/5/2011 ) lalu.

Memang, lanjut dia, jika terjadi kenaikan harga ICP, defisit anggaran negara pun akan bertambah seiring dengan naiknya dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun, jika melihat dari pengeluaran dan penerimaan minyak dan gas (migas) sendiri, hal tersebut tidak memberikan dampak yang negatif. "Tapi karena kita memasukkan unsur anggaran pendidikan yang musti ditambah dengan adanya kenaikan ICP, tentu berdampak pada defisit yang meningkat," tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro pun menambahkan, sebenarnya ada tiga variabel yang harus dilihat untuk memperhitungkan besarnya defisit anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu harga ICP, lifting, dan nilai tukar Rupiah.

Dengan kondisi terjadinya penguatan nilai tukar Rupiah belakangan ini, ia menyebutkan, penguatan kurs akan memberikan dampak positif kepada anggaran. "Setiap Rp. 100 peningkatan kurs, itu akan membuat surplus anggaran itu meningkat," ungkapnya.

Sedangkan, lifting dapat berdampak buruk terhadap subsidi dan defisit anggaran, jika lifting minyak rendah. Dan sebaliknya. Maka, lanjutnya, jika dilihat bersama ketiga variabel tersebut akan saling kompensasi.