Jakarta, Kompas
”(Pembelian kembali saham) ini penting untuk menjaga ketahanan nasional, khususnya di bidang telekomunikasi,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (25/5).
Saat ini, menurut Mustafa, pemerintah sedang berupaya membeli kembali saham (
Sebanyak 35 persen saham Telkomsel dimiliki SingTel Mobile, perusahaan telekomunikasi Singapura. Sisanya, 65 persen, dimiliki PT Telkom.
Porsi saham terbesar PT Indosat Tbk dikuasai perusahaan Qatar, Qtel Asia (65 persen), sementara publik sebesar 15,33 persen, Pemerintah Indonesia (14,29 persen), dan perusahaan investasi Norwegia, Skagen AS (5,38 persen).
Selain itu, di sektor swasta, Excelcomindo (XL Axiata), misalnya, meski dipimpin Chief Executive Officer asal Indonesia, Hasnul Suhaimi, mayoritas didanai asing.
Mayoritas saham XL dikuasai Axiata Group Berhad, Malaysia, melalui Indocel Holding Sdn Bhd (66,7 persen), Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) melalui Etisalat International Indonesia Ltd (13,3 persen), dan publik (20 persen).
Kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi itu juga bagus. Sebagai contoh, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan XL tahun 2011 menyetujui Rp 911,48 miliar dari laba 2010 sebesar Rp 2,89 triliun untuk dividen. Baru Rp 1,97 triliun untuk investasi.
”Pemberian dividen sangat wajar di dunia usaha. Namun, investasi mereka masih lebih besar dari dividen. Ingat, XL juga baru membayar dividen setelah 10 tahun investor menanamkan modal,” kata Hasnul Suhaimi.
Berdasarkan data yang ada, kartu SIM aktif pada kuartal I-2011 sekitar 243 juta. Jumlah ini telah melebihi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa.
SIM yang aktif itu di antaranya berasal dari Telkomsel dengan jumlah sekitar 103 juta pelanggan, Indosat dengan 44 juta pelanggan, dan XL dengan 43,5 juta pelanggan.
Namun, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Iwan Krisnadi, mengatakan, pembelian kembali saham justru merupakan langkah mundur.
”Mengapa tak membuat operator baru yang andal dan mampu berkompetisi sehingga mendorong harga dan pelayanan lebih baik?” kata Iwan.
Mustafa Abubakar juga mengakui, pembelian kembali saham tidak mudah dilakukan karena ditolak pemilik saham baru. Itu wajar karena sektor telekomunikasi masih punya prospek cerah dan kondisi perusahaan yang sedang stabil.
Namun, pembelian saham itu tetap didorong karena sektor tersebut punya prospek bisnis yang cerah sehingga hasil usahanya dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
”Direksi perusahaan telekomunikasi diharapkan bisa meningkatkan lagi kepemilikan saham agar kepentingan nasional tetap terjaga,” katanya.
Terkait rencana PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT Telkomsel, Mustafa menyampaikan bahwa Kementerian BUMN sudah mewacanakannya kepada pihak investor. Namun, sampai sekarang belum ada pembicaraan khusus dengan investor terkait.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewa Broto menegaskan, Daftar Negatif Investasi sejak 2007 sudah mengatur kepemilikan asing tak boleh lebih dari 65 persen untuk telekomunikasi nirkabel (
”Dalam pendirian menara telekomunikasi, pemerintah juga tegas menolak investasi asing,” kata Gatot.
Pemerintah ingin melindungi investor dalam negeri pada pendirian menara. Kekhawatiran terhadap lonjakan investasi juga diatasi dengan aturan menara bersama.
Dalam tender teknologi internet akses pita lebar berbasis nirkabel (
”Jepang dan Amerika Serikat tidak setuju dan siap menyerang di forum WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Kami akan hadapi, kok,” kata Gatot.
