APBD Daerah Kecil, Kepemimpinan Kurang Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) rendah berarti kepemimpinan daerah tersebut kurang bagus.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa, dalam acara KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah) Award 2011 , di Jakarta, Selasa ( 7/6/2011 ).

"Artinya, apa kalau tren ini (perbedaan APBD) dibiarkan maka akan terjadi disparitas antar kabupaten dan kota menjadi mengembang," jelas Hatta.

Dampaknya, ruang anggaran untuk membangun kepentingan publik, seperti infrastruktur pun semakin kecil. "Belum lagi kalau terjadi bencana atau gangguan-gangguan yang memerlukan energi tambang kita," tambahnya.

Oleh karena itu, ia pun menyarankan untuk membuat grand design, seperti dalam pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) agar tidak membebani anggaran pemerintah. "Sebarapa banyak sebetulnya diperlukan perangkat aparatur di daerah-daerah tertentu. Disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kepentingan-kepentingan untuk melakukan jalannya pemerintahan," sebutnya.

Sementara itu, ia juga menambahkan, perlu dilakukan moratorium terlebih dahulu. Sebelum melakukan pemekaran daerah.