Naik, Utang RI Capai Rp 1.804 triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat ini rasio utang terhadap produk domestik bruto  menurun 1 persen dari rasio utang pada akhir tahun lalu. Rasio utang menurun seiring dengan membesarnya nilai produk domestik bruto Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menyatakan, saat ini rasio utang Indonesia sudah mencapai 25 persen. Akhir tahun lalu, rasio utang masih 26 persen. "Tapi, secara nominal meningkat," ujarnya, Rabu (15/6/2011).

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, rasio utang memang sudah turun drastis. Tahun 2005 rasio utang masih 47 persen. Adapun pada tahun 2000 rasio utang mencapai 89 persen. Penurunan rasio utang itu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perbaikan peringkat utang Indonesia di mata lembaga pemeringkat.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mencatat total utang pemerintah sampai Juni 2011 sebesar Rp 1.804 triliun, naik Rp 127 triliun dari akhir 2010 sebesar Rp 1.677 triliun. Nominal utang itu bertambah karena penerbitan surat berharga negara (SBN). Sementara penambahan dari utang luar negeri relatif stabil.

Penerbitan SBN terutama di pasar domestik itu bertujuan untuk refinancing utang lama, mengurangi pinjaman luar negeri, dan mengembangkan pasar keuangan domestik.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng menilai, yang terpenting dari pengelolaan fiskal bukan besaran rasio utang yang cenderung menurun, tetapi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. "Pemerintah tidak berani defisit tinggi karena kenyataannya penyerapan anggaran rendah," ujarnya.

Manager Program Infid Wahyu Susilo sependapat. Ia menegaskan, yang terpenting saat ini adalah pemerintah mampu menyerap anggaran secara maksimal tanpa berpikir untuk berutang. "Kurangi utang karena saat ini penyerapan utang baru 20 persen. Padahal kita terus membayar bunganya, jadi sangat mubazir," kata Wahyu.

Selain itu, ia juga mengkritik upaya pemerintah yang memaksimalkan utang domestik lewat penerbitan SBN. Sebab, toh, nyatanya, asing yang banyak membeli SBN.

Meski rasio utang menurun, pemerintah juga tak boleh berleha-leha. Itu karena beban pembayaran utang masih besar. Tahun lalu pemerintah membayar utang jatuh tempo Rp 135,6 triliun.

Tahun ini total beban utang yang mesti dibayar mencapai Rp 148,1 triliun. "Pembiayaan utang tahun ini justru melebihi defisit," ungkap Rahmat. Itu karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diperkirakan Rp 124,7 triliun.

Dus, pemerintah harus mencari dana Rp 288,8 triliun guna menutup defisit dan membayar utang tersebut. Memang, nilai utang jatuh tempo dalam kurun waktu 2005-2011 sendiri semakin besar. "Ini adalah utang-utang lama yang dibuat 15-20 tahun yang lalu," terang Rahmat. (Bambang Rakhmant/Kontan)