Kementerian Diminta Alokasikan Anggaran untuk TKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua kementerian diminta untuk mengalokasikan penghematan anggaran untuk program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah basis TKI (tenaga kerja Indonesia).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, seusai menghadiri rapat koordinasi sejumlah menteri terkait moratorium TKI di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (27/6/2011).

"Dari (Kementerian) Pekerjaan Umum ada. Dari kami (Kemennakertrans) tentu saja, dari PNPM Mandiri, dari sektor kelautan. Berbagai sektor dengan kita hitungan, insya Allah semua tenaga kerja yang tidak berangkat bisa ditangani," ungkap Muhaimin.

Ia menyebutkan, program bantuan untuk TKI ini bervariasi, bergantung pada kementerian masing-masing. "Ada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, padat karya produktif untuk perempuan, peternakan, pertanian, kerajinan, wirausahawan," tambahnya terkait jenis program tersebut.

Muhaimin menyebutkan, sejumlah program ini sebenarnya telah berjalan sehingga yang dilakukan saat ini lebih kepada fokus lebih lanjut. "Peningkatan tambahan mengantisipasi ke moratorium," ungkapnya.

Terkait penghematan setiap kementerian, ia belum bisa menyebutkan rata-rata jumlah dana, bagi tambahan jenis maupun intensifikasi program kepada TKI. "Semua departemen kan punya penghematan, tetapi beberapa program yang tidak prioritas kayak kajian, itu digeser ke program (ini)," tambahnya.

Bentuk penyaluran dana pun bervariasi, tergantung program setiap kementerian. Ada yang langsung, ada yang melalui PNPM. "Dua hari ini kan sedang digodok di Kementerian Keuangan. Ya, langsung bulan depan saya kira," ungkapnya terkait jumlah penyaluran dana dan kapan penyalurannya.

Hal yang pasti, pemerintah harus menyediakan sekitar 2,5 juta lapangan pekerjaan terhadap TKI yang tidak jadi berangkat sekitar 15-20 ribu per bulan.