Sabtu, 26 Mei 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Sabtu, 26 Mei 2012 | 21:05 WIB
Penyalur KUR Baru
BNI Syariah Jadi Penyalur KUR
Orin Basuki | Agus Mulyadi | Minggu, 14 Agustus 2011 | 21:04 WIB
|
Share:

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Deretan mesin produksi konfeksi bantuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo untuk kelompok usaha bersama (KUB) konfeksi di Kompleks Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (30/12/2009).

TERKAIT:

CIREBON, KOMPAS.com - Pemerintah akan menambah jajaran perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 32 bank menjadi 33 bank.

Ini dimungkinkan karena Kementerian Koordinator Perekonomian tengah mematangkan proses masuknya BNI Syariah, sebagai salah satu bank penyalur KUR yang baru.

"Kami harap ini akan dimatangkan kembali dalam satu kali pertemuan lagi. Setelah itu, kami tinggal menunggu persetujuan Menteri Koordinator Perekonomian, maka BNI Syariah resmi menjadi penyalur KUR," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro, Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Erlangga Mantik di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (14/8/2011).

Menurut Erlangga, selama ini, ada 26 bank pembangunan daerah (BPD) yang dipilih sebagai penyalur KUR, plus enam bank di luar BPD, termasuk seluruh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun bank syariah yang sudah masuk sebagai penyalur KUR baru Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga pemerintah berupaya menambah bank syariah sebagai penyalur KUR. Dengan demikian, keinginan sebagian masyarakat yang ingin mendapatkan akad syariah akan terpenuhi.

"Sementara bank-bank syariah lain belum ada rencana masuk, termasuk BRI syariah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menyebutkan, pemerintah berencana menaikan pagu distribusi KUR dari rata-rata pencairan beberapa tahun terakhir sebesar Rp 20 triliun per tahun menjadi Rp 25 triliun per tahun. Kebijakan itu diambil, karena KUR dinilai dapat mendongkrak kondisi perekonomian masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

"Kenaikan itu akan dilakukan bertahap. Mungkin akan mulai dengan Rp 25 triliun lalu diupayakn ke level Rp 30 triliun," ujar Hatta.