PT PLN Akan Membangun PLTA Baliem

Jakarta, Kompas - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tengah mengembangkan energi terbarukan. Salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air Baliem berkapasitas 50 megawatt di Wamena, Papua Barat.

Menurut Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (16/8) malam, pembangunan pembangkit ini diperkirakan menelan biaya investasi Rp 3 triliun.

Berdasarkan hasil kunjungan ke Papua, pihaknya menemukan lokasi PLTA besar di Wamena dan lima kabupaten lain di kawasan itu. ”Wamena lokasinya sangat ideal untuk PLTA,” ujarnya.

Atas dasar itu, PLN akan membangun PLTA Baliem 2. Pada tahap pertama, perseroan itu akan membangun unit pembangkit berkapasitas 50 megawatt. Tahap kedua, PLN juga akan membangun unit pembangkit berkapasitas sama.

Pembangunan tahap pertama mulai dilaksanakan sendiri oleh PLN tahun depan. Lama pembangunan itu 5-6 tahun dengan total kebutuhan investasi Rp 3 triliun.

Pendanaan tahap awal berasal dari anggaran atau kas internal PLN. Selanjutnya, sumber dana diperoleh dari pihak ketiga. Perseroan itu optimistis mudah mendapat pendanaan untuk proyek energi terbarukan baru.

Untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik dalam jangka pendek, PLN akan menambah pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM). Pada akhir 2012, total kapasitas terpasang PLTM di wilayah itu 13 megawatt, sehingga mesin diesel berbahan bakar minyak untuk membangkitkan listrik bisa dimatikan untuk menghemat BBM.

Kebutuhan listrik di Wamena dan sekitarnya 7 megawatt dengan pertumbuhan listrik akhir tahun depan menjadi 12 megawatt. ”Tentu harga listriknya lebih mahal daripada harga listrik pada umumnya,” ujarnya.

Harga listrik mahal karena semua bahan bangunan untuk pembangunan sejumlah pembangkit itu relatif mahal. ”Penetapan tarif listrik ini terhambat surat keputusan menteri mengenai batas tarif,” ujarnya.

Karena itu, manajemen PLN akan minta izin khusus kepada pemerintah. ”Ini karena tidak mungkin harga listrik semurah itu. Di Wamena, harga listrik berbasis BBM Rp 6.000 per kWh. Jadi kalau listrik swasta Rp 2.000, kan, menghematnya sudah Rp 4.000,” katanya.

Sementara itu, pembangunan dua pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) masih tersendat, yakni PLTP Rajabasa 2 x 55 megawatt dan PLTP Muaralabo 2 x 55 megawatt. Hingga kini, pengembang belum bersedia menandatangani perjanjian jual-beli listrik dengan PT PLN.

Menurut Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsudin, dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010, untuk proyek-proyek 10.000 megawatt, ada jaminan pemerintah kepada PLN atas kelangsungan usahanya. (EVY)