Carter dan Kargo Jadi Target Regulasi AS

JAKARTA, KOMPAS.com-  Pemerintahan Obama menghadapi tentangan dari beberapa maskapai kargo, carter, bahkan mungkin Pentagon. Sehingga, regulasi baru keselamatan yang seharusnya difinalisasi 1 Agustus 2011 belum dapat  disahkan. Regulasi baru itu sejatinya merupakan jawaban atas kecelakaan pesawat tahun 2009 di barat New York dengan korban 50 orang.

The Federal Aviation Administration (FAA), seperti dikutip dari Kantor Berita Associated Press, Kamis (18/8/2011), telah menyusun regulasi baru itu sejak akhir tahun lalu. Tujuannya, mengatasi keraguan terhadap kelelahan pilot yang memicu kelalaian pilot dan menyebabkan kecelakaan penerbangan.

Nantinya, regulasi baru itu akan mengeliminasi aturan lama yang mengatur beberapa poin tentang jam terbang pilot, hingga bagaimana pilot mengontrol penerbangan. Hasil riset terbaru tentang kelelahan yang menyebabkan berkurangnya refleks manusia dan kemampuan untuk memutuskan sesuatu menjadi dasar penyusunan regulasi baru ini.

Sejauh ini, tak ada pernyataan resmi dari FAA tentang dimundurkannya pengesahan regulasi baru itu, meski diperkirakan regulasi tersebut baru akan disahkan di akhir bulan November 2011.

Oposan terhadap regulasi tersebut, diantaranya UPS. Perusahaan kargo, yang tercatat sebagai maskapai ke-9 terbesar di dunia dengan 200 unit pesawat dan lebih dari 2. 600 pilot. UPS mengestimasikan kerugian sebesar 1,8 miliar dollar pada dekade mendatang.

Maskapai-maskapai carter juga bersikap memusuhi regulasi baru itu. Maskapai carter yang kerap disebut sebagai maskapai tak berjadwal; harus dipahami tak hanya melayani penerbangan bagi turis dan olahragawan. Tetapi juga menerbangkan ribuan penerbangan militer tiap tahun.

Maskapai carter, di bawah kontrak Kementerian Pertahanan Amerika, diduga menerbangkan 90 persen personel militer Amerika dan 40 persen muatan kargo militer ke seluruh dunia. Beberapa penerbangan itu umumnya dilakukan malam hari, bahkan hingga tujuan berbahaya seperti Afghanistan.

Investigator penerbangan Amerika menyatakan, penundaan pengesahan regulasi itu dipengaruhi oleh lobi maskapai yang menempatkan laba diatas keselamatan penerbangan.