"Reshuffle" Jangan Ganggu Dunia Usaha!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) Ismed Hasan Putro menyatakan, pihak pelaku usaha di Indonesia merasa tidak terpengaruh dalam pergantian menteri-menteri ekonomi di bawah Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, ia meminta agar Pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian tidak mengganggu regulasi yang justru menjatuhkan dunia usaha di Indonesia.

"Gonjang-ganjing soal reshuffle menteri tidak besar dampaknya dengan pelaku usaha. Persoalan kami regulasi, bukan reshufflenya. Akan banyak perubahan regulasi yang tidak konsisten dan menggangu kestabilan untuk dunia usaha. Jadi jangan ganggu kami," ujar Ismed di dalam Polemik Sindo Radio "Ketika Menteri Berganti" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2011).

Menurutnya, pemerintah tidak perlu membantu dunia usaha, tetapi cukup dengan memberikan konsistensi regulasi. Hal ini penting mengingat dunia usaha adalah bidang mandiri. Pengusaha hanya membutuhkan kepastian hukum. Regulasi ini diharapkan tetap stabil di pos-pos kementerian yang bersentuhan langsung dengan perekonomian dan dunia usaha seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.

"Dunia usaha enggak usah dibantu. Dunia usaha bisa sendiri, asalkan ada konsistensi menerapkan regulasi dan reformasi yang jelas. Pemerintah harus memikirkan bunga perbankan, menyangkut infrastruktur, dan energi kita yang selama ini tidak berpihak pada kepentingan nasional," jelasnya.

Ismed berpendapat, pelaku usaha tak ingin banyak berdebat mengenai politik dan reshuffle menteri yang berlarut-larut. Mereka hanya ingin agar pemerintah membantu dunia usaha Indonesia untuk memperluas jaringan usaha. Apalagi saat ini, kata Ismed, usaha di Indonesia tengah dilirik oleh manca negara terutama Eropa dan Amerika yang ingin berinvestasi.

Jika pemerintah berpangku tangan, kata Ismed, dunia usaha Indonesia tidak akan berkembang lebih maju. Selain itu, pelaku dunia usaha, jelas Ismed, juga meminta dijauhkan dari korupsi yang dilakukan di jalur legislatif maupun eksekutif.

"Saya katakan sebenarnya kita secara ekonomi bisnis sehat, tapi ini bisa jadi tidak bertahan lama kalau pemerintah tidak sigap dan membiarkan korupsi dari hulu ke hilir. Pemerintah jangan terlena dengan capaian yang sudah diperoleh saat ini," tukas Ismed.