Freeport Akui Berikan Dana kepada Polisi dan TNI

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Freeport Indonesia mengaku telah memberikan sejumlah dukungan sukarela kepada Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamankan obyek vital perusahaannya. Penyataan tersebut diungkapkan Juru Bicara PT Freeport Ramdani Sirait sesuai melakukan konferensi pers di Plaza 89, Jakarta, Selasa (1/11/2011).

"Kami memang memberikan dukungan sukarela kepada petugas keamanan untuk mengamankan wilayah kami yang merupakan obyek vital nasional. Itu sudah kami lakukan sejak lama, bertahun-tahun," ujar Ramdani kepada wartawan.

Ramdani mengatakan, pada 2010, Freeport lebih kurang mengeluarkan biaya sebesar 14 juta dollar AS untuk bantuan tersebut. Bantuan diberikan kepada tiap-tiap satuan, baik Kepolisian maupun TNI, sesuai dengan pengamanan yang ditempatkan.

"Bantuan diberikan dalam bentuk pengadaan barang dan jasa kepada polda setempat. Itu untuk 2010 saja. Untuk tahun-tahun sebelumnya, kami harus balik melihat laporan yang ada," kata Ramdani.

Sementara itu, Senior Manager Bidang Hukum PT Freeport Indonesia Clementino Lamury mengatakan, pemberian dukungan sukarela tersebut telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menilai, pemberian tersebut sangat wajar agar keamanan Freeport sebagai aset nasional dapat terkontrol dengan baik.

"Semua ketentuan mengikuti prinsip Keppres No 63 Tahun 2004. Kami melakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip sukarela tentang keamanan dan HAM yang dilansir pemerintahan dua negara, Amerika Serikat dan Inggris," kata Lamury.

Ketika ditanya, apakah pemberian bantuan tersebut dalam bentuk uang dan dibagi ke rekening perseorangan, Lamury menampik hal tersebut. Ia kembali menegaskan, dana pengamanan tersebut dikeluarkan pihaknya dalam bentuk barang dan jasa.

"Jangan kita ngomong dibagi, kesannya duit. Delapan puluh persen itu disampaikan dalam bentuk barang dan jasa. Semua itu kami catat dan kami laporkan sebagaimana yang disampaikan oleh perusahaan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo membenarkan bahwa anggota kepolisian di Papua memang menerima dana dari PT Freeport. Menurut Timur, dana dari PT Freeport diterima sebagai uang saku tambahan karena situasi yang sulit di wilayah konflik tersebut.

Berbeda dengan Polri, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, tidak ada anggotanya yang menerima dana dari PT Freeport Indonesia. "Kalau TNI tidak. Saya tidak pernah terima," kata Panglima Agus di Kantor Presiden, Jakarta.