Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu: Pegawai OJK Dapat Remunerasi

Kompas.com - 05/11/2011, 06:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Ki Agus Badarudin mengatakan pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya akan mendapatkan remunerasi untuk mendukung profesionalisme kinerja pegawai.

"Undang-Undang kita harus konsekuen, dimana kalau pemerintah membentuk suatu lembaga negara ya harus dibiayai. Ini kan seimbang, kalau kita membayar sesuatu sejumlah segitu, kita akan mendapat kualitas pegawai yang segitu," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/11/2011).

Ki Agus mengatakan remunerasi tersebut wajib diberikan sebagai penghargaan terhadap pegawai yang bersangkutan dan kemungkinan akan dibiayai melalui dana APBN. "Remunerasi itu kan imbalan yang diberikan kepada seseorang karena jasa-jasanya, karena tahap awal dia belum punya penghasilan jadi dibiayai dari dana APBN dulu," ujarnya.         Terkait pengesahan UU Otoritas Jasa Keuangan oleh paripurna DPR RI, menurut dia, saat ini sedang dibentuk tim untuk menyikapi tindak lanjut dari pembentukan badan pengawasan lembaga keuangan dan non keuangan tersebut. "Ini Undang-Undang baru selesai, kita memang dituntut untuk cepat menindaklanjuti Undang-Undang, ini timnya baru dibentuk, nanti timnya bekerja dulu, membuat dasar hukumnya, membuat organisasinya, membuat sarana dan prasarana, bagaimana status pegawainya, masih panjang," ujarnya.

Ki Agus memastikan pegawai OJK bukan merupakan bagian dari pegawai negeri sipil (PNS), namun anggota Dewan Komisioner ’ex officio’ dari Kementerian Keuangan masih memegang status sebagai PNS. "Dia kan independen, bukan PNS lagi tapi diberikan kesetaraan, karena tidak mungkin dia tidak menerima gaji. Tapi kalau yang ’ex officio’ tidak berhenti dari PNS," ujarnya.

Sementara, terkait dengan kebutuhan pegawai, untuk sementara akan berasal dari pegawai Bapepam LK dan Bank Indonesia yang masih dalam pembahasan dengan tim pembentukan OJK. "Nanti kita lihat kebutuhannya, intinya Bapepam LK plus dari Bank Indonesia digabung, nanti timnya yang bicara kemudian," ujar Ki Agus.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com