Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budidaya Walet Harus Lebih Sehat

Kompas.com - 29/11/2011, 02:50 WIB

Jakarta, Kompas - General Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine atau Badan Karantina China memercayai penerbitan sertifikat kesehatan/sanitasi produk hewan untuk sarang burung walet Indonesia yang akan diekspor ke China oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia.

Untuk mendukung langkah itu, para pengusaha diharapkan segera melakukan budidaya sarang burung walet yang baik agar sarang burung walet Indonesia yang diekspor ke China bisa dilacak asal usulnya.

Kepala Badan Karantina Pertanian Kemtan Banun Harpini saat dihubungi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (28/11), mengungkapkan, selama ini sarang burung walet Indonesia masuk ke pasar gelap China melalui pihak ketiga. Seiring tuntutan masyarakat China terhadap produk pangan yang lebih higienis, China menahan produk itu.

Akibatnya, ekspor sarang burung walet ke China tak bisa lagi dilakukan. Harga sarang burung walet jatuh. Saat ini, Indonesia pemasok utama sarang burung walet ke China.

Banun mengatakan, Menteri Pertanian Suswono pada 12 Desember nanti akan menandatangani kesepakatan semacam protokol ekspor sarang burung walet dengan China.

Sambil itu berjalan, Kemtan melalui dinas pertanian di daerah bersama dengan pengusaha sarang burung walet memperbaiki pola budidaya dengan menerapkan registrasi rumah burung walet, memberikan nomor kontrol veteriner, dan pengemasan sarang burung walet.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami mengatakan, pemerintah telah menggelar pertemuan bilateral dengan China, bersamaan dengan pertemuan APEC di Honolulu awal November lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Meski perjanjian pasar bebas ASEAN-China telah berlaku sejak Januari 2010, tetapi hingga saat ini ekspor sarang walet ke China masih terkena pajak 17 persen. Padahal, potensi ekspor sarang walet Indonesia mencapai 500-600 ton per tahun dengan nominal sekitar Rp 7,5 triliun.

Sebagai pembeli terbesar, China mewajibkan perdagangan walet melalui negara ketiga, seperti Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, Kanada, Cile, dan Malaysia menyusul imbas virus flu burung.

”Jika China mengizinkan ekspor langsung, konsumen sebenarnya diuntungkan karena harga komoditas ini menjadi lebih murah,” ujarnya. (MAS/ENY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com