Laju Pendanaan ke Sektor Pertanian Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, menyebutkan laju pendanaan ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan dalam 9 tahun terakhir. Menurut data Bank Indonesia, pendanaan turun dari 7 persen ( 2002 ) menjadi 5,25 persen ( 2010 ). Sementara, laju pendanaan ke sektor keuangan tidak demikian.

"Laju pendanaan industri pengolahan (pun) searah (turun juga) dengan pertanian yaitu 23,91 persen di tahun 2002 menjadi 23,23 persen di 2010 , sementara (pendanaan) untuk sektor keuangan meningkat yaitu dari 9,18 persen di tahun 2002 menjadi 10,87 persen di 2010 ," sebut Harry dalam seminar 'Peluang Usaha Ekonomi Kerakyatan Solusi Menengah Menghadapi Dampak Krisis Global, di Jakarta, Selasa ( 29/11/2011 ).

Menurut Harry, kondisi tersebut bisa berdampak pada peningkatan hasil produksi. Padahal, tingkat konsumsi masyarakat tinggi. Akibat ketidakberpihakan perbankan itu, terang dia, tingkat inflasi inti pun persisten.

"Ditambah lagi, kebijakan pemerintah dalam importasi bahan pangan dan makanan jadi, sehingga berdampak sulitnya pengendalian inflasi dan pelemahan daya saing produk domestik serta cadangan devisa yang tergerus serta neraca BI yang negatif," tambah Harry.

Ia menegaskan, penguatan sumber daya primer ini tetap penting. Bukan hanya untuk ekspor saja, tetapi untuk pemenuhan kebuhan dalam negeri.

Sekalipun pemerintah telah mempunyai program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sektor pertanian tetap jadi hal pertama yang harus dikuatkan. Harry beralasan, ini karena Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar di ASEAN sehingga pemenuhan konsumsi dasar menjadi sumber kestabilan ekonomi dan politik.

Jadi, terang dia, perlu suatu regulasi yang memuat kewajiban perbankan dalam pendanaan sektor pertanian, khususnya bank-bank BUMN dan BUMD. Saat ini memang sudah ada Kredit Usaha Rakyat, tapi penyalurannya belum maksimal karena rendahnya marjin. "Aturan yang dikeluarkan oleh BI dalam bentuk PBI juga tampak tidak berdaya dan lebih bersifat himbauan terhadap perbankan," ungkap Harry.

Sebagai solusi, ia meminta ada penguatan koordinasi antara BI, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan pemerintah yakni Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Peran OJK dalam hal ini, menurut dia, adalah sebagai pembuat regulasi terkait dukungan lembaga keuangan non bank yang bersentuhan langsung dengan sektor pertanian khususnya koperasi.