Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosialisasi Redenominasi Rupiah Harus Sampai Pelosok

Kompas.com - 12/12/2011, 07:24 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik, Djamal mengharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya (redenominasi) hingga ke pelosok Tanah Air. Menurut Djamal, ini penting demi mencegah spekulan mengambil keuntungan dari masyarakat yang tidak mendapatkan informasi.

"Kalau itu (redenominasi) tidak bisa terkomunikasi dengan baik, spekulan yang muncul," ucap Djamal ketika dihubungi Kompas.com, Minggu ( 11/12/2011 ). Menurut dia, pemahaman mengenai redenominasi tidak bisa hanya sekedar di tingkat masyarakat kota, kalangan perbankan,dan pegawai perkantoran. Masyarakat daerah pun musti tahu apa itu penyederhanaan nominal rupiah yang sekarang ini sedang dibahas dalam bentuk Rancangan Undang-undang Redenominasi Uang.

"(Bentuk geografis) kita kan berpulau-pulau," tambah dia. Kondisi yang demikian tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi. Termasuk sosialisasi hingga ke daerah perbatasan.

Djamal menilai, jika masyarakat yang ada di daerah bisa mengerti dengan baik apa itu redenominasi maka kebijakan baru ini tidak menjadi masalah. "Kalau masyarakat bawah tersosialisasi, (redenominasi) tidak masalah," ucap dia.

Jika tidak, sebut Djamal, hal yang pernah terjadi saat pemerintah melakukan sanering (pemotongan nilai uang) sekitar tahun 1960 -an yakni spekulan bisa datang ke desa-desa. Mereka datang menakuti masyarakat setempat bahwa uang yang dipegang tidak akan laku lagi, dan menawarkan pecahan uang yang baru dengan nilai yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima. Misalnya, dengan redenominasi uang Rp 10.000 seharusnya menjadi Rp 10, tetapi karena ulah spekulan masyarakat mau saja menerima Rp 9. Dengan kondisi ini, terang Djamal, tentu masyarakat akan rugi. "Daya beli masyarakat jadi turun, (dan bisa) terjadi deflasi," tuturnya.

Inflasi yang rendah hingga deflasi bisa terjadi seiring dengan turunnya daya beli masyarakat tersebut. Ini, kata dia, belum tentu berarti baik. Deflasi itu baik jika kondisi ekonomi dalam keadaan normal. Jika deflasi terjadi dalam situasi ekonomi yang stagnan, maka itu pertanda yang tidak baik.

Di sisi lain, redenominasi pun bisa berakibat pada terjadinya inflasi. Ini karena kemungkinan terjadi pembulatan harga barang ke atas seiring dengan penyederhanaan nominal rupiah. Perihal ini pernah disampaikan oleh Pelaksana tugas Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, risiko inflasi harus diwaspadai sedini mungkin dari diberlakukannya redenominasi. "(Hal yang) harus diwaspadai dari redenominasi terutama adalah inflasi," ucap Bambang, di Nusa Dua, Jumat ( 9/12/2011 ).

Djamal pun tidak menampik kemungkinan ini. Bahkan, ia menerangkan, inflasi pasti akan terjadi. Solusinya, adalah pemberlakuan pecahan sen oleh pemerintah. "Pemerintah harus menggunakan sen-sen yang meng-cover itu (pembulatan harga ke atas)," ucap dia.

Saran ini juga sempat dikemukakan oleh ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan. Fauzi berpendapat pecahan sen bisa mengantisipasi terjadinya pembulatan harga barang di pasar domestik. Dengan begitu, pembulatan bisa tidak terlalu tajam. "Kan, pembulatan itu bisa diperkecil," ujar Fauzi.

Jadi, terang Djamal, kemungkinan dampak redenominasi terhadap inflasi pasti besar terjadi. Namun, ia menegaskan, hal itu tidak sampai menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. "(Pengaruh inflasi) pasti ada tapi tidak seperti yang kita bayangkan (di mana) negara tidak terkendali," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

    Whats New
    'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    "Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

    Whats New
    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

    Whats New
    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

    Whats New
    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

    Whats New
    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

    Whats New
    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

    Whats New
    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

    Whats New
    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

    Whats New
    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

    BrandzView
    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

    Whats New
    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

    Whats New
    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

    Whats New
    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Puasa Itu Berhemat atau Boros?

    Spend Smart
    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com