JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan anggaran belanja negara yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN telah terjadi sejak 2005, namun para pejabat pemerintah tidak mengubah sikapnya untuk memperbaiki realisasi anggarannya.
Atas dasar itu, pemerintah seperti kedodoran dalam mencairkan anggaran yang semakin besar karena tidak berubah menjadi individu yang bisa bekerja dengan lebih cepat.
"Kalau kajian dilakukan dengan baik, itu harusnya berjalan baik. Kita sebetulya sulit karena kesuksesan kita. Anggaran 2005 ke 2011 naik tiga kali lipat. Kalau tidak ada perubahan sikap, maka kita akan kewalahan dengan kemajuan kita sendiri," ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Senin (19/12/2011) saat berbicara dalam Workshop Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012.
Menurut Agus, akibat kenaikan volume anggaran itu, pejabat negara di pusat dan daerah harus ekstra hati-hati. Mereka bisa menjadi korban dari pengusaha yang berusaha mencari untung besar tanpa memperhatikan etika.
"Kalau tidak hati-hati, pejabat pusat dan daerah, dan anggota DPR yang memiliki konflik kepentingan bisa dimanfaatkan oleh pengusaha yang mencari untung tanpa etika. Lihat saja pejabat yang terkena sanksi hukum lebih banyak ketimbang pengusahanya," ujarnya.
Sebagai gambaran rendahnya realisasi anggaran, hingga 1 Desember 2011, realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai Rp 305,871 triliun atau 66,3 persen dari pagu APBN Perubahan 2011. Akibatnya ada anggaran yang belum terserap sebesar Rp 155,637 triliun atau 33,7 persen dari pagu APBN-P 2011.
