Industrialisasi Perikanan Masih Sulit Diwujudkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Program industrialisasi perikanan yang dicanangkan pemerintah masih sulit diterapkan. Hal itu karena semangat industrialisasi itu masih mengandalkan impor ikan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kekurangan bahan baku.

Demikian terungkap dalam "Diskusi Evaluasi 2011 dan Proyeksi 2012: Agenda Kelautan dan Perikanan", di Jakarta, Rabu (21/12/2011).

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik mengemukakan, industrialisasi perikanan yang dicanangkan pemerintah sulit terwujud apabila kekurangan bahan baku diselesaikan dengan jalan pintas impor ikan. Ketergantungan impor juga akan berdampak pada merosotnya kualitas perdagangan.

Tahun 2010, neraca perdagangan ikan dan produk perikanan Indonesia mencapai 1,7 miliar dollar AS. Sedangkan, Januari- Agustus 2011, neraca perdagangan ikan dan produk perikanan sudah mencapai 1,2 miliar dollar AS.

Adapun nilai impor ikan tahun 2010 mencapai 318.803 ton, sedangkan Januari-September 2011 sebesar 210.376,4 ton. Dari 79 jenis produk perikanan yang diimpor, sebanyak 40 jenis produk dan komoditas perikanan bisa dihasilkan di dalam negeri.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana, mengemukakan, jenis ikan yang terbanyak diimpor tahun ini adalah ikan sardin yakni 59.500 ton (33,1 persen) senilai 35,7 juta dollar AS, serta ikan mackerel sebanyak 61.600 ton (34,3 ton) atau senilai 47,2 juta dollar AS. Dua jenis ikan itu untuk kebutuhan bahan baku.

Meski impor ikan untuk bahan baku itu tinggi, namun tidak signifikan mendongkrak kapasitas produksi industri pengolahan. Hingga triwulan III 2011, kapasitas terpakai industri pengolahan baru 78,4 persen atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 70,6 persen.

"Muncul indikasi, ikan impor untuk bahan baku yang masuk ke Indonesia merembes ke pasar-pasar lokal," ujarnya.

Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Alan Koropitan mengemukakan, peningkatan industri perikanan harus didukung dengan intervensi pemerintah membangun gudang penyimpanan.

Di sisi hulu, diperlukan upaya jangka pendek memperkuat nelayan melalui adaptasi iklim, melatih nelayan untuk alternatif mata pencarian dan bukan sekadar memberikan bantuan kapal tanpa disertai pendampingan usaha dan pengelolaan usaha. Selain itu, menetapkan wilayah kurang dari 6 mil sebagai daerah perlindungan ikan.