Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bunga Kredit Tak Kompetitif

Kompas.com - 29/12/2011, 04:08 WIB

Jakarta, Kompas - Tingginya suku bunga kredit bank di Indonesia membuat iklim bisnis dan investasi kurang kondusif. Akibatnya, daya saing nasional pun merosot. Industri lokal sulit bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik karena kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih kompetitif. Bunga kredit seharusnya 8 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam paparan Economy Outlook (Prospek Ekonomi) di Jakarta, Rabu (28/12), mengatakan, dibandingkan dengan negara lain, bunga kredit di Indonesia jauh lebih tinggi. Di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bunga kredit Indonesia termasuk tertinggi. Ia mencontohkan Malaysia yang mematok bunga kredit sekitar 6 persen dan Thailand 4-8 persen. Bunga kredit di Indonesia 10-15 persen.

”Sebenarnya suku bunga acuan (BI Rate) sudah rendah dan kondusif, yakni 6 persen, tetapi itu tidak diikuti dengan bunga kredit. Dengan BI Rate 6 persen, bunga kredit perbankan seharusnya 8 persen. Tingginya bunga kredit, salah satunya, karena inefisiensi perbankan,” ujarnya.

Suryo mengatakan, kontribusi bank-bank komersial pada investasi perusahaan dan kapital juga masih rendah, yakni sekitar 25 persen dan 21 persen. Akibatnya, kontribusi bank bagi perkembangan sektor riil pun sangat minim. ”Jika tidak ada pembenahan daya saing nasional, kita akan terus melemah,” katanya.

Selain persoalan bunga kredit, Kadin juga menyoroti pasokan energi. Kadin menilai kebijakan energi yang diterapkan saat ini tidak pro-industri. Pemerintah lebih banyak memasok kebutuhan gas negara tetangga daripada kebutuhan industri lokal.

”Saat ini ada 53 industri di Sumatera Utara yang terancam tutup karena tidak mendapat pasokan gas. Jika itu terjadi, pengangguran akan membengkak karena banyak tenaga kerja yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Ketua Kadin Sumatera Utara Irfan Mutyara yang juga hadir dalam acara tersebut.

Infrastruktur buruk

Kadin menilai, selain persoalan energi dan bunga bank, iklim usaha juga belum membaik. Perizinan masih membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Tidak hanya itu, mutu hasil proyek pun rendah akibat maraknya korupsi mutu fisik. ”Iklim usaha juga berkaitan dengan buruknya infrastruktur,” kata Zulkarnain Arief, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur.

Dia mengatakan, dengan pantai sepanjang 95.181 kilometer, jumlah pelabuhan hanya 100 buah, sementara di Thailand tiap 50 kilometer ada satu pelabuhan. Panjang jalan tol juga masih minim, yakni 700 kilometer, sementara di China mencapai 10.000 kilometer dan Malaysia 4.000 kilometer. Pertambahan jalan tol tiap tahun hanya 5-10 kilometer.

”Di sektor pertanian, infrastruktur tak kalah buruk. Tahun 1997, jaringan irigasi kita masih mampu mengairi 7,2 juta hektar lahan, saat ini hanya mampu 4,9 juta hektar lahan. Padahal, idealnya kita butuh kapasitas untuk 9,2 juta hektar lahan,” papar Zulkarnain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com