Pemerintah Impor "Converter Kit" dari Italia

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pemerintah akan mengimpor alat konversi (converter kit) dari Italia bagi program pengalihan dari penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas pada kendaraan bermotor. Tak kurang dari 250.000 alat konversi akan diimpor.

"Bulan depan," ujar Hidayat kepada para wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (5/1/2012), ketika ditanya kapan pemerintah akan mengimpor alat konversi dari Italia tersebut.

Hidayat menambahkan, PT Dirgantara telah menyanggupi untuk memproduksi alat konversi. Sembari menunggu waktu, kata Hidayat, pemerintah juga akan menyiapkan regulator berikut sarana yang diperlukan untuk memproduksi alat konverter.

Pemerintah menargetkan ada BUMN dan pihak swasta yang dapat memproduksi alat konverter secara mandiri pada tahun 2013. "Nanti, setelah semuanya siap, kita undang mereka (calon produsen) untuk beauty contest," sambung Hidayat.

Terkait program pengalihan BBM ke BBG, pemerintah membutuhkan sekitar 2,5 juta alat konversi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, konsumsi energi Indonesia saat ini 3 juta barrel per hari. Ia memperkirakan kebutuhan energi tahun 2015 naik menjadi 4 juta barrel dan tahun 2025 menjadi 5 juta barrel.

Berangkat dari perkiraan tersebut, penggunaan kebutuhan energi tidak boleh lagi meleset dari yang dialokasikan. Ke depan, PT PLN harus menggunakan batubara, panas bumi, air, dan gas. Bahan bakar gas (BBG) juga ditujukan bagi industri, rumah tangga, dan transportasi.

Terkait konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG pada alat transportasi umum, Hatta menyadari butuh waktu untuk mempersiapkan infrastruktur penunjangnya. Tahap awal, pemerintah menerapkan sistem peralatan induk dan anak (mother and daughter equipment system). "Kita gunakan satu induk dan lima anak untuk pengisiannya. Artinya, satu stasiun pengisian akan menyuplai juga lima pengisian yang bergerak," katanya.

Pengamat energi Kurtubi menambahkan, pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk mengalihkan pemakaian BBM bersubsidi ke BBG, terutama untuk angkutan umum. Kurtubi mengatakan, rencana pembatasan dengan melarang mobil pribadi membeli premium sebaiknya dibatalkan.

Kebijakan pembatasan, kata Kurtubi, tidak akan efektif lantaran butuh mekanisme pengawasan yang mahal, rumit, dan akan mendorong maraknya pasar gelap BBM serta hanya akan mendorong rakyat pindah dari premium ke bahan bakar nonsubsidi.